Page 99 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 JANUARI 2020
P. 99

"Ditambah, informal itu sekitar 70 jutaan, berarti dengan sistem upah per jam tadi,
               tidak akan tercapai nilai upah minimum. Artinya, ada 40 juta orang buruh formal
               yang tidak akan terbayar upah minimumnya," sambungnya.

               Dijadwalkan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini akan diserahkan pada awal
               Januari 2020 ke Lembaga Legislatif DPR RI. Bila pada akhirnya pemerintah dan DPR
               RI sepakat mengesahkan, KSPI pun turut bertindak.

               Masa buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di 20 provinsi, Bahkan, aksi unjuk rasa
               yang dihelat nanti bakal berlanjut sampai tuntutan suara buruh dikabulkan. Selain
               itu, mereka juga akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

               "Pertama, citizen lawsuit, gugatan warga negara. Kedua, lakukan uji materi ke
               Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan undang-undang itu," ujarnya.
               Pengusaha mendukung

               Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani mendukung
               wacana pemerintah mengubah upah tetap dari per bulan menjadi hitungan per jam.

               "Saya rasa bagus sih karena lebih fleksibel. Sekarang trennya apalagi anak muda
               kalau kerja hitungannya per jam," kata Hariyadi.

               Hariyadi menilai, sistem upah yang didasarkan hitungan per jam membuat aturan
               kaku pada gaji tetap bulanan tidak menarik lagi.

               "Mereka enggak perlu dalam satu hari harus kaku 8 jam. Yang paling pentingkan
               jumlah jam kerja yang disepakati itu berapa," jelasnya.

               Menurut Hariyadi, sistem ini akan menguntungkan perusahaan dan pekerja.

               "Ya siap lah, kalau kita enggak ada masalah. Dan itu sudah biasa di negara lain juga
               melakukan hal yang sama. Itu juga bagus ke pekerjanya jadi dia bisa lebih
               fleksibel," katanya.

               Ia kemudian mencontohkan, perusahaa fast food yang memiliki sistem penggajian
               yang berbeda. Misalkan fast food A meberikan gaji Rp 3 juta per bulan kepada
               karyawannya.

               Sementara perusahaan fast food B memberikan gaji Rp 3,5 juta per bulan. Untuk
               gaji per jam, tinggal dihitung proporsionalnya saja.

               "Ya itu proporsional saja dijadiin per jam kan bisa. Kita tinggal tunggu regulasinya
               saja dan ini nanti sesuaikan," ungkapnya.







                                                       Page 98 of 153.
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104