Page 98 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 JANUARI 2020
P. 98
Title KONTROVERSI UPAH PER JAM: DITOLAK BURUH, DIDUKUNG PENGUSAHA
Media Name kompas.com
Pub. Date 31 Desember 2019
https://money.kompas.com/read/2019/12/31/101100426/kontroversi-upah-pe r-jam--
Page/URL
ditolak-buruh-didukung-pengusaha
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Pemerintah tengah menggodok skema upah per jam untuk mendukung fleksibilitas
tenaga kerja. Upah per jam tersebut diberikan bagi tenaga kerja yang berada di
bawah ketentuan waktu kerja di Indonesia.
Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah skema upah per jam dalam omnibus
law dilakukan untuk para pekerja lepas, sehingga pemerintah bisa memberikan
kepastian perlindungan pekerja bagi mereka yang berstatus ' freelance'.
Waktu kerja dalam Undang Undang (UU) nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan sebanyak 40 jam per minggu. Di sisi lain, banyak profesi yang jam
kerjanya di bawah 40 jam per pekan, sehingga dirasa perlu dibuat regulasi yang
menjadi payung hukumnya.
Ida mengatakan aturan baru itu juga menjadi fleksibilitas bagi dunia usaha dan
pekerja. Pasalnya banyak sektor yang dinilai membutuhkan tenaga kerja dengan
skema beberapa jam.
Rencana kebijakan tersebut pun, diakui Ida, telah dikomunikasikan dengan pelaku
usaha dan serikat pekerja. Nantinya skema penghitungan upah per jam itu akan
ditentukan.
"Pasti ada ketentuannya dong, ada formula penghitungannya," terang Ida seperti
dikutip Kompas.com, Selasa (31/12/2019).
Diprotes buruh
Kendati demikian, sejumlah serikat buruh menilai 'pelegalan' upah per jam oleh
pemerintah dinilai sebagai langkah mundur. Regulasi tersebut, akan merugikan
pekerja, bahkan berpotensi terjadi PHK besar-besaran.
"Ya ratusan juta lah. Katakan kita ambil data BPS aja ya, data BPS pekerja formal itu
adalah 54,7 juta, penerima upah minimum menurut dewan pengupahan datanya
adalah 70 persen penerima upah minimum, berarti kan hampir 40 jutaan pekerja
formal, itu di luar informal," ujar Presiden KSPI, Said Iqbal.
Menurut Said, dengan diaturnya upah per jam menjadi UU, akan menambah
alternatif bagi pengusaha dalam sistem pengupahan demi efisiensi. Kondisi inilah
yang menurutnya bisa membuat PHK semakin besar.
Page 97 of 153.
