Page 108 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2020
P. 108
pekerjaan itu diselesaikan secara jarak jauh misalnya. Itu harus dipikirkan oleh
pemerintah dan DPR," papar Fahri.
Fahri menuturkan, konsep dasar Omnibus Law adalah Undang-Undang payung bagi
berbagai kebijakan. Menurutnya, Omnibus Law bisa mengatur beberapa jenis
persoalan yang sudah diatur UU tersendiri.
Dalam UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja misalnya, dia mengatakan berbagai
hal yang berhubungan dengan berbagai izin, ketenagakerjaan, hingga upah yang
selama ini tumpang tindih nantinya bisa tertata dengan baik dalam satu aturan.
"Positifnya adalah kita negara regulasi dan persoalan klasik yang dihadapi bangsa ini
adalah hyper regulasi. Nah itu bisa diatasi dengan Omnibus Law itu," kata dia.
Meski demikian, menurut Fahri, Omnibus Law bisa miliki dampak negatif jika tidak
dibahas dengan seksama.
Namun, kata dia, dampak itu tidak akan terjadi jika pemerintah mengedepankan
kepentingan negara dan masyarakat.
"Kita berprasangka baik bahwa pemerintah melakukannya sesuai dengan
kepentingan negara, kepentingan nasional kita. Artinya menuju perbaikan bangsa
dan negara," jelas Fahri..
Page 107 of 254.
