Page 111 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2020
P. 111
Title PENGAMAT POLITIK NILAI PEMBAHASAN RUU CIPTA KERJA PERLU DIBATALKAN
Media Name kontan.co.id
Pub. Date 26 April 2020
https://nasional.kontan.co.id/news/pengamat-politik-nilai-pembahasan-r uu-cipta-kerja-
Page/URL
perlu-dibatalkan
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Reporter: Ratih Waseso | Editor: Wahyu T.Rahmawati - JAKARTA.
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau yang juga dikenal sebagai
omnibus law cipta kerja dinilai dinilai perlu dibatalkan.
Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menuturkan bahwa beleid
sapu jagat tersebut dinilai tidak memihak kepada rakyat terutama kepada kaum
buruh. Lebih lanjut, DPR dinilai dapat menjadi wakil rakyat yang dapat
menyampaikan suara rakyat mengenai rancangan undang-undang tersebut.
"Jangan banyak perdebatan yang tak perlu di parlemen. Buruh menolak RUU
tersebut. Oleh karena itu, alangkah bijaknya jika DPR dan pemerintah
membatalkannya. Jangan sampai publik menilai bahwa pemerintah dan DPR sangat
pro pengusaha. Sedangkan buruh hidupnya akan makin menderita," jelas Ujang
kepada Kontan.co.id, Minggu (26/4).
Menurut Ujang, pemerintah harus mendengarkan suara rakyat perihal RUU cipta
kerja. Ujang menyebut faktanya buruh menolak adanya rancangan tersebut,
menjadi bukti bahwa omnibus law cipta kerja perlu dibatalkan.
"Jika merugikan buruh, maka RUU cipta kerja harus dibatalkan. Karena
bagaimanapun RUU itu dibuat untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Jika
ada banyak rakyat (buruh) yang terdzolimi dengan RUU tersebut. Maka RUU
tersebut sudah selayaknya untuk dicabut dan dibatalkan," tutur dia.
Pada berita KONTAN sebelumnya dijelaskan keputusan penundaan pembahasan
Rancangan Undang Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) kluster ketenagakerjaan.
Keputusan penundaan tersebut sebelumnya disampaikan oleh Presiden Joko
Widodo.
Page 110 of 254.
