Page 112 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2020
P. 112

Title          OMNIBUS LAW DINILAI MAMPU ATASI PERSOALAN REGULASI PASCACORONA
               Media Name     jpnn.com
               Pub. Date      26 April 2020
                              https://www.jpnn.com/news/omnibus-law-dinilai-mampu-atasi-persoalan-re gulasi-
               Page/URL
                              pascacorona
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive
















               JAKARTA - Pakar hukum tata negara Fahri Bachmid berharap pemerintah membuat
               kebijakan yang fokus untuk menciptakan lapangan kerja atau peluang usaha bagi
               masyarakat.

               Pasalnya, pandemi virus corona atau COVID-19 menyebabkan banyak pekerja di
               sektor informal tidak bisa mencari penghasilan seperti biasa. Bahkan, tak sedikit
               pekerja yang di-PHK oleh perusahaan.

               "Skenario utama yang harus disiapkan oleh pemerintah adalah membuka lapangan
               kerja," ujar Fahri saat dihubungi, Sabtu (25/4).

               Fahri mengakui, kebijakan menyediakan lapangan kerja tidak bisa dengan mudah
               dilahirkan. Pasalnya, saat ini pemerintah tengah menghadapi tantangan pandemi
               yang masih berlangsung.

               "Semoga saja penyelesaian pandemi sesingkat-singkatnya. Dalam waktu dekat
               sudah bisa berkurang," ujarnya.

               Fahri mengatakan, kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah adalah yang berbasis
               aplikasi. Meski tidak bisa diakomodir seluruhnya, Omnibus Law berpeluang untuk
               mengatur kebijakan yang diperlukan saat ini.

               Omnibus Law cipta lapangan kerja, lanjut Fahri, merupakan salah satu solusi untuk
               mengatasi berbagai masalah lapangan kerja yang terdampak akibat pandemi
               COVID-19. Misalnya, Omnibus Law Ciptaker membahas perihal aturan yang sejalan
               dengan situasi saat ini.

               "Salah satu agenda yang terpenting adalah bagaimana memasukan situasi ini dalam
               sejumlah pasal-pasal krusial dalam pasal Omnibus Law, termasuk bagaimana
               pekerjaan itu diselesaikan secara jarak jauh misalnya. Itu harus dipikirkan oleh
               pemerintah dan DPR," ujar Fahri.




                                                      Page 111 of 254.
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117