Page 116 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2020
P. 116

Title          RUU CIPTA KERJA HARUS DITUNTASKAN, TAK TERKECUALI KLASTER KETENAGAKERJAAN
               Media Name     rmol.id
               Pub. Date      26 April 2020
                              https://politik.rmol.id/read/2020/04/26/432098/ruu-cipta-kerja-harus-d ituntaskan-tak-
               Page/URL
                              terkecuali-klaster-ketenagakerjaan
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive










               Pemerintah dan DPR RI harus menentukan segera, kapan klaster ketenagakerjaan
               dalam Omnibus Law Rancangan Undang Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) akan
               kembali dibahas. Pengesahan RUU Ciptaker tidak bisa dilakukan tanpa adanya
               klaster ketenagakerjaan

               Setidaknya demikian pandangan yang dikemukakan Direktur Eksekutive Indonesia
               Development Monitoring (IDM), Fahmi Hafel, Sip.

               "Sangat lucu, kalau dari sebelas klaster yang ada pada omnibus law RUU Ciptaker
               hanya satu klaster yang ditunda pembahasannya. Pengesahan RUU itu tidak bisa
               dilakukan tanpa klaster ketenagakerjaan. Dan pasti tidak bisa pula klaster
               ketenagakerjaan diadendum," ujar Fahmi dalam keterangannya kepada Kantor
               Berita Politik Minggu (26/4).

               Seperti diketahui, klaster ketenagakerjaan pada omnibus law RUU Cipta Kerja
               akhirnya ditunda pembahasan oleh DPR RI atas permintaan Presiden Joko Widodo.
               Penundaan itu tidak lepas dari desakan kalangan buruh yang selama ini merasa
               tidak dilibatkan dalam pembuatan draft klaster Ketenagakerjaan itu oleh Kementrian
               Tenaga Kerja.

               Fahmi menambahkan, omnibus law adalah terobosan pemerintah untuk
               merampingkan peraturan perundang undangan yang tumpang tindih. Selama lima
               tahun pemerintahan Joko Widodo, tidak bisa optimal dalam melakukan percepatan
               investasi dan penambahan lapangan kerja. Salah satu hambatan utama adalah
               tumpah tindihnya aturan.

               "Omnibus Law dan Kartu Prakerja sebenarnya merupakan ide besar dari Presiden
               Jokowi untuk menciptakan kemajuan ekonomi," ujar Fahmi.

               Kartu Prakerja merupakan program yang tepat untuk menyiapkan SDM angkatan
               kerja Indonesia mampu bersaing dan memiliki produktivitas yang tinggi. Selama ini
               skill SDM Indonesia masih sangat tertinggal dengan negara negara seputaran
               Asean.







                                                      Page 115 of 254.
   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121