Page 192 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2020
P. 192
Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa
pelaksanaan kartu prakerja kali ini pada dasarnya berbeda dengan konsep awal.
Saat ini kartu prakerja menjadi bagian dari jaring pengaman sosial yang disiapkan
pemerintah. ''Program yang sebetulnya untuk reskilling dan upskilling karena situasi
perekonomian semuanya serba mengalami shock,'' terangnya.
Pelaksanaan saat ini bersifat temporer. Nanti begitu situasi normal, kartu prakerja
dikembalikan ke konsep awal. Karena itu, sasaran prioritas saat ini adalah mereka
yang terimbas Covid-19. Misalnya, pegawai yang dirumahkan (PHK) atau pekerja
harian yang tidak mendapat penghasilan.
Selain mendapat skill tambahan lewat program, peserta disangga bantuan Rp 600
ribu per bulan selama empat bulan. Saat pandemi berakhir, pelatihan akan
dilakukan secara 2 track, offline dan online.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima
Yudhistira menilai, akan sia-sia jika pemerintah tidak menjamin lulusan prakerja
terserap di lapangan kerja. ''Program ini harus segera distop mumpung masih
gelombang pertama. Pelatihan online di tengah krisis tidak relevan sama sekali,''
tegasnya.
Laporkan Kartu Prakerja ke KPK Sementara itu, aktivis Masyarakat Anti Korupsi
Indonesia (MAKI) melaporkan program kartu prakerja ke KPK karena dinilai tidak
transparan. Mereka mendesak KPK untuk proaktif dalam pencegahan korupsi
melalui proyek kartu prakerja yang nilainya diperkirakan mencapai Rp 5,6 triliun.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyatakan, beberapa dugaan potensi korupsi
dan kerugian negara itu, antara lain, adanya indikasi markup harga program dan
kesalahan perencanaan.
Di sisi lain, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan menyelidiki
pelaksanaan program tersebut dari sisi persaingan usaha. Sebagai langkah awal,
KPPU akan menggali informasi apakah delapan platform yang dipilih pemerintah
sebagai mitra kartu prakerja tidak menyalahi aturan persaingan usaha.
''Kami akan mendalami sistem penunjukan mitra tersebut karena nilainya sangat
besar, Rp 5,6 triliun,'' ujar Komisioner KPPU Guntur Saragih saat konferensi pers
kemarin (23/4).
Dia menyebutkan, dengan bujet sebesar itu, seharusnya terbuka lebar kesempatan
bagi para pelaku usaha lain untuk ikut serta.
Ruangguru Perusahaan Indonesia Sementara itu, platform Ruangguru kembali
mendapat sorotan. Kali ini soal penyokong dananya. Berdasar data Ditjen
Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum HAM, sebanyak 99,99 persen saham
Ruangguru (Ruang Raya Indonesia) adalah milik Ruangguru Pte Ltd yang berada di
Singapura.
Page 191 of 254.
