Page 114 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 NOVEMBER 2019
P. 114

"Upah minimum dihitung berdasarkan formula Pasal 44 ayat 2 PP nomor 78 tahun
               2015, sesuai dengan surat Menteri Ketenagakerjaan nomor BM 305 tahun 2019.
               Adapun dasar perhitungan upah minimum sebesar 8,51 persen, dengan perincian
               inflasi nasional sebesar 3,39 persen, dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar
               5,12 persen," ujarnya didampingi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
               Ttansmigrasi Jateng Susi Handayani.

                Dalam penetapan UMK tersebut, Ganjar mengaku telah memperhatikan
               rekomendasi dari dewan pengupahan Provinsi Jawa Tengah serta bupati/wali kota,
               dimana besaran UMK yang ditetapkan tersebut merupakan murni dari usulan 35
               kabupaten/kota se-Jateng.


                "Meskipun kami punya upah minimum provinsi (UMP), tapi yang kami gunakan
               adalah UMK. Sebab kalau menggunakan UMP, nanti perbedaannya terlalu
               'njomplang' antara kota besar dengan daerah kecil," katanya.

                 Ganjar menekankan bahwa UMK ditetapkan hanya untuk pekerja dengan masa
               kerja kurang dari satu tahun, sedangkan pekerja yang sudah lebih dari satu tahun,
               maka besaran upah tidak mengacu pada UMK yang ditetapkan.


                "Silakan dirundingkan secara bipartit antara pekerja atau buruh dengan pengusaha
               di perusahaan. Silakan mereka mengatur besaran upahnya," ujarnya.

                Orang nomor satu di Jateng itu meminta agar semua pihak menerima penetapan
               UMK 2020 ini dan kepada para pengusaha yang keberatan, diberikan waktu untuk
               mengajukan penangguhan.


                "Kami juga akan terus mengawasi pelaksanaan UMK 2020. Kalau ada perusahaan
               yang tidak melaksanakan, silakan lapor ke kami," katanya.

                Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Disnakertras Jateng Susi Handayani
               mengatakan bahwa penetapan UMK di Jateng tahun ini sudah 100 persen sesuai
               dengan kebutuhan hidup layak (KHL).


                "UMK ini akan mulai berlaku per 1 Januari 2020. Kepada perusahaan yang
               keberatan, diberikan waktu untuk mengajukan penangguhan paling lambat 20
               Desember 2019 atau 10 hari sebelum pelaksanaan UMK. Kalau melebihi batas waktu
               itu, pasti ditolak," ujarnya.




















                                                      Page 113 of 143.
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119