Page 110 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 NOVEMBER 2019
P. 110

PEMPROV JABAR PERTIMBANGKAN OPSI TIDAK TETAPKAN UMK 2020, INI PENJELASAN
                Title
                               RIDWAN KAMIL
                Media Name     jabar.tribunnews.com
                Pub. Date      20 November 2019
                               https://jabar.tribunnews.com/2019/11/20/pemprov-jabar-pertimbangkan-op si-tidak-
                Page/URL
                               tetapkan-umk-2020-ini-penjelasan-ridwan-kamil
                Media Type     Pers Online
                Sentiment      Positive













               Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Syarif Abdussalam  TRIBUNJABAR.ID,
               BANDUNG-  Pemerintah Provinsi  Jawa Barat  tengah mempertimbangkan opsi untuk
               tidak menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota atau  UMK 2020  untuk menjaga
               kondusifitas dunia usaha.

                Opsi tidak menetapkan  UMK 2020  tersebut masih dikaji dan akan diputuskan
               beberapa hari lagi.


                Gubernur Jabar  Ridwan Kamil  mengatakan pihaknya harus mempertimbangkan
               kondisi pelemahan ekonomi saat ini yang kemungkinan berlanjut pada 2020 dan
               diprediksi akan lebih berat.

                Terlebih pihaknya sudah menerima surat dari Asosiasi Pengusaha Indonesia
               (Apindo) yang memberikan informasi terkait kondisi dunia usaha.


                "Jadi sedang kami pertimbangkan plus minusnya. Saya sudah terima surat dari
               Apindo  yang intinya kemungkinan besar ekonomi lagi berat kan. Jadi penetapan
               UMK sangat berpengaruh terhadap sektor padat karya, jadi saya pertimbangkan,"
               katanya di Bandung, Rabu (20/11/2019).

                Ridwan Kamil mengakui keputusan soal upah ini tiap tahun selalu menimbulkan
               dinamika sosial yang menurutnya tidak mudah. Namun sebagai pemimpi, dirinya
               harus mengambil keputusan.

                   "Opsinya antara menetapkan UMK atau tidak. Kalau tidak menetapkan, maka
               buruh  diminta menyelesaikan kenaikannya. Jadi tetap naik, upah naik tapi
               disesuaikan oleh kemampuan pabrik masing-masing. Kalau besarannya dikunci
               lewat UMK, maka akan ada perusahaan yang pasti gulung tikar karena oleh
               pengadilan dianggap pidana," kata  Ridwan Kamil  .

                Menurutnya, opsi untuk tidak menetapkan UMK juga dilandasi payung hukumdari
               Kementerian Tenaga Kerja yang memberi dua klausal, pertama wajib metetapkan
               UMP (upah minimum provinsi) tapi dapat tetapkan UMK.



                                                      Page 109 of 143.
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115