Page 107 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 NOVEMBER 2019
P. 107

"Maka kenaikan UMP (Upah Minimum Provinsi) atau UMK tahun 2020 berdasarkan data
               inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional itu, 8,51 persen atau sekitar Rp 4,1
               juta," ucapnya.

                Setelah pembahasan UMK dilakukan, hasilnya akan diserahakan ke Wali Kota
               Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany sebelum dikirimkan ke Gubernur  Banten  untuk
               disahkan.

                "Semoga dalam pembahasan ini tidak ada yang merasa diberatkan, baik pengusaha
               dan pekerja. Agar bisa tetap saling menguntungkan," beber dia.

                Perhitungan UMP  Adapun perhitungan dari UMP tersebut, yaitu UMP 2020 = UMP
               2019 + (UMP 2019 x Inflasi Nasional + Produk Domestik Bruto Nasional).

                Perhitungannya: 2.267.990,54 + (2.267.990,54 x 3,39 persen + 5,12% = 2.267.990,54
               + 193.005,99 = 2.460.996,54  "Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1
               Januari 2020," demikian bunyi dalam SK tersebut.

                Kemenaker melalui Surat Edaran (SE) Menaker Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019
               tertanggal 15 Oktober 2019 menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2020 naik 8,51
               persen.


                Berdasarkan surat Kepala BPS RI Nomor B-246/BPS/1000/10/2019 tertanggal 2
               Oktober 2019, nilai inflasi nasional adalah sebesar 3,39 persen dan pertumbuhan
               ekonomi nasional atau PDB sebesar 5,12 persen.

                Besaran kenaikan disesuaikan tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan produk
               domestik bruto (PDB) 2019.

                Sebelumnya, Gubernur  Banten  Wahidin Halim menjelaskan penetapan kenaikan UMP
               Banten 2020 sebesar 8,51 persen atau sesuai edaran Kemenaker.

                Ia beralasan besaran kenaikan yang ditetapkan oleh Kemenaker tersebut telah
               disesuaikan dengan peraturan.

                "Jadi, kan rapat-rapat tripartit (UMP 2020), kita lihat. Kita belum dapat laporan dari
               Disnaker (Disnakertrans  Banten  )," kata Wahidin Halim dilansir situs
               https://biroumum.bantenprov.go.id  .

                Ia menyebutkan edaran pemerintah harus diikuti dan tidak dapat diganggu gugat.
               "Memang saya harus mengikuti siapa, kalau enggak ikut pemerintah," beber Wahidin.

                Dikatakan Wahidin, penetapan UMP merupakan rutinitas tahunan dan penepatannya
               berdasarkan konvensi yang dihitung secara matematis.


               (Tribunnews.com/Widyadewi Metta) (TribunJakarta.com).










                                                      Page 106 of 143.
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112