Page 31 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2020

Hadirnya pandemi semakin meningkatkan gelombang pengusiran buruh migran Indonesia tak
berdokumen yang bekerja di luar negeri, terutama buruh migran yang Bekerja di perkebunan
Sabah,Malaysia. Sejak 1 Januari2020, Pemerintah Malaysia Mengeluarkan kebijakan razia PATI
(Penghuni Asing Tanpa Identitas). Kebijakan ini disusul dengan pemberlakuan pembatasan
mobilitas .atau perintah perkawalan pergerakan untuk membendung penularan Covid19.
Kegiatan warga dibatasi, perbatasan antar negara ditutup.

Menyusul pandemic Covid 19 yang kian parah, pemerintah Malaysia menghentikan aktivitas kerja
perkebunan sawit, buruh diliburkan hingga April 2020. Selama diliburkan, mereka tidak
memperoleh hak dan terpaksa bertahan di Pusat Tahanan Sementara

6. Kian Massifnya Eksploitasi Buruh Perkebunan

Dampak wabah Covid-19 tanpa bisa dibendung telah meluas ke berbagai sector industri,
termasuk sawit. Eskpor CPO dari Indonesia ke beberapa Negara seperti China, India, Uni Eropa
telah mengalami penurunan signifikan. Hal ini dikarenakan negara–Negara importir sawit masih
dalam situasi karantina.

Menurunnya permintaan sawit berakibat pada melambatnya ekonom global yang mengancam
buruh, terutama di sector hulu. Ancaman tersebut muncul dalam bentuk efisiensi, di mana buruh
sawit banyak terPHK, pengurangan upah dan tidak dibayarkannya THR.
7. Buruh di Sektor Pekerjaan yang Diinformalkan dan PRT Makin Terpinggirkan

Ketidakpastian kerja membuat buruh dengan usia yang tidak lagi muda terdesak ke sektor
informal dengan kondisi kerja yang jauh lebih buruk. Mayoritas buruh yang ter-PHK di masa
pandemic terpaksa bekerja di sector pekerjaan yang diinformalkan.

Sistem pengupahan berdasarkan satuan hasil dan satuan waktu membuat pengurangan upah
semakin mungkin terjadi di sector pekerjaan yang diinformalkan. Sementara, ketiadaan
perlindungan hukum bagi buruh dipekerjaan yang diinformalkan semakin menutup ruang bagi
mereka untuk menegosiasikan hak.

8. Pandemi Memiskinkan Buruh Perempuan Secara Sistematis

Sistem ekonomi politik kapitalisme yang berwatak patriarkal, tidak pernah menghargai
perempuan sebagai pekerja sehingga mengabaikan kerja perempuan yang berkontribusi besar
pada laju perekonomian dunia. Kerja di area produksi social atau kerja perawatan di area
domestic telah menjadi tumpuan bagi kerja produksi yang memunculkan nilai lebih dan
memberikan profit berlimpah bagi pemilik modal.

Diabaikannya kerja reproduksiperempuan berimbas pada pengabaian kesehatan reproduksi
perempuan. Kapitalisme melihat produktivitas tenaga kerja dalam kacamata patriarkal sehingga
proses reproduksi seksual pada buruh perempuan sering kali dianggap sebagai hambatan
produktifitas.

Hal ini secara sistematis diterapkan dalam proses produksi yang kerap tidak memperhitungkan
kesehatan reproduksi perempuan yang membutuhkan fasilitas khusus, baik dalam masa haid,
hamil, melahirkan maupun menyusui. Sistem kerja berdasarkan target merupakan contoh paling
konkrit pengabaian kesehatan reproduksi perempuan, di mana target ditempatkan di atas
segalanya hingga buruh dilarang ke toilet sebelum target yang tak masuk akal itu tercapai.

30