Page 47 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2020
P. 47
Judul Hidup Buruh Migran dalam Keterbatasan Perlindungan Negara
Nama Media tirto.id
Newstrend Perlindungan PMI
Halaman/URL https://tirto.id/hidup-buruh-migran-dalam-keterbatasan-perlindungan-
negara-f8j8
Jurnalis Alfian Putra Abdi
Tanggal 2020-12-20 15:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Martini (PMI) Di Turki, selama 10 hari saya dikurung, tidak ngapa-ngapain. Dan dikirim
ke Libya
negative - Martini (PMI) Ini tidak sesuai kontrak. Saya tidak mau tanda tangan. Saya mau jadi
waiters bukan ART.
negative - Martini (PMI) KBRI bilang, 'kerja saja dulu, mungkin rezeki'. Kalau sesuai kontrak, ya
enggak apa-apa. Ini enggak sesuai
negative - Martini (v) KBRI bilang, 'kerja saja dulu, mungkin rezeki'. Kalau sesuai kontrak, ya
enggak apa-apa. Ini enggak sesuai.
negative - Martini (PMI) Tolonglah, mereka perlu perhatikan. TKI, kita pahlawan devisa. Cabut
Kepmen 260/2015 .
negative - Martini (PMI) Kami tidak merasakan perlindungan apa pun dari negara
negative - Martini (PMI) UU ini sifatnya umum sehingga butuh kekhususan aturan turunan agar
pemda bisa mewujudkan layanan tingkat daerah. Aturan turunan yang pokok seperti PP ABK,
Atase, RPP Perlindungan, belum disahkan hingga saat ini. Mandat UU PMI, kan, dua tahun
disahkan
neutral - Martini (PMI) UU ini sifatnya umum sehingga butuh kekhususan aturan turunan agar
pemda bisa mewujudkan layanan tingkat daerah.
neutral - Bobi Anwar (Sekretaris Jenderal Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)) harus lebih
kencang lagi [mengawasi] di penempatan karena non-prosedural lebih banyak
neutral - Bobi Anwar (Sekretaris Jenderal Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)) harus lebih
kencang lagi [mengawasi] di penempatan karena non-prosedural lebih banyak.
negative - Dinda Yura (Ketua Solidaritas Perempuan) Situasi buruh migran diperparah
penanganan pandemi yang tidak berorientasi HAM dan arah kebijakan negara yang lebih
mementingkan omnibus law untuk kepentingan investasi daripada kebijakan yang dibutuhkan
46