Page 15 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2021
P. 15
Judul Minta Kenaikan Upah Minimum 10 Persen, KSPI Tolak Penetapan
Mengacu PP 36
Nama Media nkriku.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://nkriku.com/minta-kenaikan-upah-minimum-10-persen-kspi-
tolak-penetapan-mengacu-pp-36/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-11-03 06:39:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) KSPI minta menggunakan KHL merujuk pada UU Nomor
13/2003, karena kita sedang menggugat UU Cipta Kerja, sehingga PP Nomor 36/2021 tentang
Pengupahan juga tidak boleh
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Itemnya yang besar sewa rumah dan transportasi buruh,
karena Covid-19 jadi tidak bisa naik angkot, sekarang pakai Gojek. Jadinya mahal
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak penetapan upah minimum provinsi atau
UMP 2022 yang mengacu pada amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan yang menjadi turunan dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja.
MINTA KENAIKAN UPAH MINIMUM 10 PERSEN, KSPI TOLAK PENETAPAN MENGACU
PP 36
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak penetapan upah minimum provinsi atau
UMP 2022 yang mengacu pada amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan yang menjadi turunan dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, serikatnya tetap berpegang pada rumusan pengupahan
yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Iqbal menuturkan, UU itu mengamanatkan penghitungan UMP berdasar pada survei kebutuhan
hidup layak atau KHL di tengah masyarakat.
14
