Page 16 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2021
P. 16
"KSPI minta menggunakan KHL merujuk pada UU Nomor 13/2003, karena kita sedang
menggugat UU Cipta Kerja, sehingga PP Nomor 36/2021 tentang Pengupahan juga tidak boleh,"
kata Iqbal melalui sambungan telepon, Selasa, 2 November 2021.
UU Cipta Kerja yang tengah digugat itu, kata Iqbal, tidak dapat dijadikan instrumen penghitung
kenaikan UMP pada tahun depan. Alasannya, objek hukum yang ada pada UU itu belum memiliki
kekuatan hukum tetap atau inkrah.
Lewat survei KHL itu, dia mengatakan, KSPI mendapatkan nilai kenaikan UMP 2022 sebesar 7-
10 persen. Menurut dia, harga sejumlah KHL pekerja, seperti sewa rumah, transportasi, dan
barang di pasar mengalami kenaikan yang signifikan selama pandemi.
"Itemnya yang besar sewa rumah dan transportasi buruh, karena Covid-19 jadi tidak bisa naik
angkot, sekarang pakai Gojek. Jadinya mahal," kata dia..
15
