Page 18 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2021
P. 18
PELAKU USAHA PERTANYAKAN PERMINTAAN KENAIKAN UPAH 10%
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mempertanyakan
dasar aturan yang dipakai Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) atas permintaan
kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2022 sekitar 7 persen sampai 10 persen.
"Soal besaran 7 persen atau berapa itu, itu mengacu pada aturan mana, dasarnya apa. Terus
terangkami tidak tahu dasarnya apa," katanya dalam konferensi pers daring soal pengupahan di
Jakarta, Selasa (2/11).
Penetapan UMK 2022 dipastikan akan mengacu pada Undang-undang(UU) Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan. Hariyadi menuturkan jika dilihat dari ketentuan yang mengatur besaran upah
sebelum adanya kedua aturan tersebut, ada ketentuan soal Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang
diatur dalam Peraturan Menaker Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembahan Atas Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak.
"Karena sudah ada UU Cipta Keija dan PP36/2021, tentu Permenaker 18/2020 itu tidak dipakai
lagi," katanya.
Hariyadi juga menjelaskan, jika mengacu pada aturan tersebut maka hasilnya tidak ada kenaikan
upah.
"Kami menguji, ada 64 komponen, untuk Jakarta saja, hasilnya KHLnyadibawahupah minimum.
Tidak naik. Kita masukkan yang lain, wong inflasinya rendah, perekonomian juga malah
ngedrop," katanya.
Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Rl yang juga Ketua Bidang Organisasi,
Keanggotaan, dan Pemberdayaan Daerah Apindo Adi Mahfudz, dalam kesempatan yang sama
menjelaskan pihaknya telah melakukan survei perhitungan upah minimum berdasarkan KHL di
empat pasar di Jakarta. Berdasarkan uji petik di Pasar Senen, Pasar Koja, Pasar Cipinang, dan
Pasar Sukapura, ditemukan bahwa rata-rata upah minimum berdasarkan 64 komponen KHL
sebesar Rp3.646.919.
"Ini bukan acuan atau dasar untuk menetapkan, ini cuma untuk menyeimbangkan data (KSPI)
saja," katanya.
Adi menyebut penetapan upah minimum akan diputuskan setelah data resmi dirilis BPS.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, data yang
digunakan dalam menghitung UMP (Upah Minimum Provinsi) tidak hanya inflasi dan
pertumbuhan ekonomi tapi juga komponen kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Kondisi
ekonomi dan ketenagakeijaan yang dimaksud meliputi variabel paritas daya beli,
tingkatpenyerapan tenaga kerja dan median upah.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menginginkan solusi jalan tengah untuk mengatasi
tuntutan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Provii\si Tahun 2022.
"Harus ada jalan tengah antara tuntutan buruh, kepentingan pengusaha/perusahaan serta
kondisi ekonomi di masa COVID-19," kata Netty Prasetiyani.
Netty mengemukakan bahwa kenaikan upah tersebut juga dinilai pentinguntukmenjagadayabe-
li masyarakat. Selain itu, ujar dia, di tengah pandemi COVID-19 ini, aspek kebutuhan hidup layak
(KHL) untuk rakyat Indonesia harus diperhatikan.
17
