Page 155 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2021
P. 155
Judul UMP 2022 Naik 10%, Pengusaha Anggap Permintaan Buruh Tak
Realistis?
Nama Media law-justice.co
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.law-justice.co/artikel/119006/ump-2022-naik-10-
pengusaha-anggap-permintaan-buruh-tak-realistis/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-11-02 18:10:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Dapenas RI)) Upah minimum
dikatakan minimum, seyogyanya tidak serta merta harus naik atau turun namanya saja
penetapan jadi ditetapkan. Standard-nya upah minimum biar tidak ada gejolak tantangan
perekonomian di Indonesia
negative - Adi Mahfudz (Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Dapenas RI)) Negara maju
itu di bawah 0,6%, kami Indonesia di Filipina di atas 1%. Ini seyogyanya disparitas kita antar
wilayah sudah terlalu tinggi. Makanya kurang begitu selaras tujuan UU Cipta Kerja yaitu
mendatangkan investasi
neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) KHL di pasar Senen itu Rp 3.654.386,
sedangkan di Sukapura dari 64 item KHL itu Rp 3.593.746, pasar Koja Rp 3.729995, Cipinang Rp
3.632.550, jika keempat pasar di DKI itu rata-rata kebutuhan hanya Rp 3,6 an. Itu jelas artinya
jenjang kenaikan tahun berjalan itu 21%, itu terlalu tinggi
neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Kita tidak bisa berasumsi karena harus
berdasarkan inflasi daerah masing-masing. kita tunggu penetapan itu dari BPS. Komponen
pertumbuhan ekonomi juga masih menunggu PDRB masing-masing regional
neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) UMP ini dari serikat pekerja mereka punya
survey sendiri dan klaim sendiri itu dasar mereka, padahal seharusnya yang menjadi acuan
sekarang itu PP 36/2021 tentang pengupahan
Ringkasan
Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 sebesar 7%-10% masih menjadi ganjalan bagi
kalangan pengusaha, pasalnya banyak pengusaha yang masih terdampak pandemi Covid-19.
Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Dapenas RI) Adi Mahfudz, menjelaskan UMP
154
