Page 157 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2021
P. 157
Judul Ribuan Buruh Desak Gubernur Naikkan UMP dan UMK 2022
Nama Media rctiplus.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/1680488/ribuan-buruh-
desak-gubernur-naikkan-ump-dan-umk-2022
Jurnalis Nasional
Tanggal 2021-11-02 18:02:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) kembali berunjukrasa
di depan gerbang KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (2/11/2021). Mereka mendesak Gubernur
Banten Wahidin Halim untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) 2022. Buruh meminta kenaikan UMP sebesar 8,9 persen. Sedangkan
UMK naik sebesar 13,5 persen. Salah satu perwakilan buruh, Ahmad Syaukani mengatakan,
buruh meminta Gubernur Banten segera menaikkan UMP dan UMK sesuai dengan kebutuhan
hidup layak. Kita meminta UMP naik sebesar 8,9 persen, kata Syaukani.
RIBUAN BURUH DESAK GUBERNUR NAIKKAN UMP DAN UMK 2022
SERANG Ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) kembali
berunjukrasa di depan gerbang KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (2/11/2021). Mereka
mendesak Gubernur Banten Wahidin Halim untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022. Buruh meminta kenaikan UMP sebesar 8,9 persen.
Sedangkan UMK naik sebesar 13,5 persen.
Salah satu perwakilan buruh, Ahmad Syaukani mengatakan, buruh meminta Gubernur Banten
segera menaikkan UMP dan UMK sesuai dengan kebutuhan hidup layak. Kita meminta UMP naik
sebesar 8,9 persen, kata Syaukani.
Salah satu dasar usulan kenaikan UMP, lanjut Syaukani adalah pertumbuhan ekonomi tahun ke
tahun. Dasarnya itu pertumbuhan ekonomi di bulan Oktober, katanya.
Pihaknya juga meminta kenaikan UMK 2022 sebesar 13,5 persen. Kita sudah survei pasar di
daerah-daerah soal kebutuhan hidup layak. Dan hasil survei kita meminta kenaikan UMK sebesar
13,5 persen. Selain itu kita juga meminta pemerintah secara tegas mendesak pengusaha agar
menerapkan UMSK (Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota-red) 2021 dan 2022, katanya.
156
