Page 160 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2021

mendesak Gubernur Banten Wahidin Halim untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022.
Buruh meminta kenaikan UMP sebesar 8,9 persen. Sedangkan UMK naik sebesar 13,5 persen.

Salah satu perwakilan buruh, Ahmad Syaukani mengatakan, buruh meminta Gubernur Banten
segera menaikkan UMP dan UMK sesuai dengan kebutuhan hidup layak. "Kita meminta UMP naik
sebesar 8,9 persen," kata Syaukani.

Salah satu dasar usulan kenaikan UMP, lanjut Syaukani adalah pertumbuhan ekonomi tahun ke
tahun. "Dasarnya itu pertumbuhan ekonomi di bulan Oktober," katanya.

Pihaknya juga meminta kenaikan UMK 2022 sebesar 13,5 persen. "Kita sudah survei pasar di
daerah-daerah soal kebutuhan hidup layak. Dan hasil survei kita meminta kenaikan UMK sebesar
13,5 persen. Selain itu kita juga meminta pemerintah secara tegas mendesak pengusaha agar
menerapkan UMSK (Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota-red) 2021 dan 2022," katanya.

Mengenai UMSK sendiri, dirinya menilai, hal itu merupakan kesepakatan antara buruh dengan
pengusaha. "UMSK itu kan perundingan, kesepakatan dengan pengusaha. Kaya di Tangerang
Raya, kita sudah sepakat memberlakukan UMSK 2021, tapi.di daerah lain kan belum," ujarnya.

Dirinya menmabahkan, pihaknya juga menuntut pemerintah pusat untuk mencabut Undang-
undang (UU) Omnibuslaw Cipta Kerja. "Kami meminta PKB (Perjanjian Kerjasama Buruh) tanpa
Omnibuslaw," tandasnya.
Diketahui, UMP Banten 2021 sebesar Rp2.460.994,54. Sedangkan rincian untuk UMK2021 yaitu
Kabupaten Pandeglang Rp2.800.292,64, Kabupaten Lebak Rp2.751.313,81, Kabupaten Serang
Rp4.251.180,86. Kabupaten Tangerang menjadi Rp4.230.792,65, Kota Tangerang menjadi
Rp4.262.015,37.
Kota Tangerang Selatan Rp4.230.792,65, Kota Serang Rp3.830.549,10 dan Kota Cilegon
Rp4.309.772,6.

(Mir/Red).

159