Page 162 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2021

Adi beralasan manuver KSPI untuk menghitung besaran kenaikan UMP 2022 menggunakan
Peraturan Pemerintah atau PP No. 78/2015 tentang Pengupahan justru mengalami penurunan
yang signifikan.

Adapun Depenas dari perwakilan pengusaha dan pekerja sudah melakukan uji petik di empat
pasar yang ada di Ibu Kota untuk menguji proyeksi kenaikan upah sebesar 10 persen lewat
skema PP No. 78/2015. Melalui PP itu, 64 standar kebutuhan hidup layak atau KHL menjadi salah
satu komponen penting penghitung besaran UMP di tahun berjalan.

"Memang ada pernyataan berdasarkan KHL makanya muncul kebutuhan 7 sampai 10 persen,
apakah benar hasil survei, kami sudah uji petik di 4 pasar di DKI buat penyeimbang saja betul
atau tidak, kurang tepat saya kira," kata Adi saat mengadakan konferensi pers, Jakarta, Selasa
(2/11/2021).

Empat pasar yang disurvei Depenas di antaranya Pasar Senen, Pasar Cipinang Jaya, Pasar Koja
dan Pasar Sukapura. Survei di Pasar Senen mencatatkan KHL pekerja di angka Rp3.654.386,
Pasar Sukapura sebesar Rp3.593.746, Pasar Koja mencapai Rp3.702.995 dan Pasar Cipinang
Jaya sebesar Rp3.632.550.

"Jika keempat pasar yang ada di DKI itu kita rata-ratakan kurang lebih kebutuhannya hanya
Rp.3.646.919 dengan begitu jenjang kenaikan di tahun berjalan ini kurang lebih kalau
dipersentasekan itu 21 persen," kata dia.

Dengan demikian, perolehan itu terpaut 21 persen dari UMP 2021 DKI Jakarta yang saat ini
sudah sebesar Rp4.416.186 atau mengalami penurunan sebesar Rp770.267.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta
kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun depan mencapai 7 hingga 10 persen. Said
beralasan perhitungan itu sudah menggunakan standar 64 jenis kebutuhan hidup layak atau
KHL.
Dia menambahkan terdapat kenaikan harga barang-barang mencapai 7 persen lewat
perhitungan 60 jenis KHL buruh tersebut. Dari survei KSPI, kenaikan harga KHL itu berasal dari
biaya transportasi hingga bahan pokok.

Adapun, Said menegaskan, KSPI menolak manuver Kementerian Ketenagakerjaan yang
menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021 tentang Pengupahan yang merupakan
turunan Undang Undang (UU) No. 11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) sebagai dasar
perhitungan penetapan UMP tahun depan. Alasannya, UU Ciptaker itu masih diuji materiil atau
judicial review di Mahkamah Konstitusi.

"Kalau judicial review dikabulkan berarti PP No. 36 gugur. Bagaimana mungkin pemerintah tidak
menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Omnibus Law Ciptaker tidak bisa
digunakan sebagai dasar perhitungan UMP 2022," kata dia.

161