Page 165 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 NOVEMBER 2021
P. 165
Judul Apindo Minta PP 36/2021 Jadi Acuan Penetapan Upah Minimum
Nama Media sinarharapan.co
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/51199/apindo_minta_pp_36
_2021_jadi_acuan_penetapan_upah_minimum
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-11-02 17:48:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Harapan kami, pemerintah daerah dalam
hal ini kepala daerah baik gubernur, walikota, maupun bupati, hendaknya mengikuti PP 36/2021.
Khususnya di sini para gubernur, karena gubernur yang mengeluarkan upah minimum provinsi
neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Harapan kami hal ini akan membawa
keteduhan bagi kita semua, bahwa masalah pengupahan ini sebetulnya tidak pas kalau setiap
tahun selalu dipermasalahkan
positive - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Ini kami indikasikan lapangan pekerjaan
kita ini masih sangat terbatas. Oleh karena itu, kami harap dengan formula yang ada ini dapat
diterima oleh semua pihak khususnya kawan-kawan serikat pekerja, serikat buruh, sehingga
ketenangan kita dalam hubungan industrial akan semakin baik, produktivitas semakin baik, dan
yang paling penting adalah penciptaan lapangan kerja agar seluas-luasnya bisa terwujud
Ringkasan
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta kepala daerah, khususnya gubernur, untuk
patuh menetapkan besaran upah minimum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan. Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan Badan Pekerja Lembaga
Kerja Sama Tripartit Nasional (BP LKS Tripartit) telah sepakat untuk mendorong penetapan upah
minimum yang sesuai dengan ketentuan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
APINDO MINTA PP 36/2021 JADI ACUAN PENETAPAN UPAH MINIMUM
JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta kepala daerah, khususnya gubernur,
untuk patuh menetapkan besaran upah minimum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan.
164
