Page 67 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 AGUSTUS 2019
P. 67
DKI Jakarta dan Banten. Namun, JPS belum masuk sebagai jaminan sosial baru
yang diberikan oleh BPJS TK. JPS masih sebagai tambahan kegiatan bagi BPJS TK
saja.
Sementara untuk usulan JKP, BPJS baru menyiapkan kajian. "Kami sedang
melakukan kajian penambahan program jaminan tersebut," ujar Agus.
Meski kewajiban tersebut akan dialihkan ke BPJS TK, belum tentu hal ini
mengurangi biaya yang ditanggung pengusaha.
Selama ini, BPJS TK telah memiliki empat program jaminan, yakni Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), dan
Jaminan Pensiun. Di setiap program itu, pengusaha wajib membayarkan premi.
Penambahan dua program jaminan di BPJS TK ini dinilai juga bakal meningkatkan
kewajiban pengusaha membayar premi.
"BPJS Kesehatan saja sekarang sudah minta tambahan (premi) padahal setiap tahun
sudah naik secara otomatis sejalan dengan kenaikan gaji karyawan. Semua sudah
tahu itu," kata Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri
(Kadin), Bob Azzam.
Namun kedua usulan program tersebut disambut baik oleh para pekerja. Sekretaris
Jenderal (Sekjen) Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar,
berharap kedua program tersebut bisa segera terealisasi. JKP dinilai akan menjadi
solusi bagi korban PHK.
"JKP ini semacam jaminan pesangon, yang akan menjamin pekerja mendapatkan
pesangon dengan mudah tanpa harus berselisih ke Pengadilan Hubungan Industrial
sampai Mahkamah Agung (MA)," terang Timboel.
JKP diyakini dapat menciptakan hubungan industrial yang berkeadilan. Selain itu JPS
juga dianggap perlu bagi pekerja untuk membantu mendapatkan pekerjaan lebih
cepat.
Pelaksanaan JPS perlu dilengkapi dengan basis data yang baik. Sehingga JPS
nantinya akan terkoneksi dengan kebutuhan industri sehingga sesuai.
"Kehadiran JPS menjadi kebutuhan pekerja untuk meningkatkan kemampuannya
dan mendapatkan pengakuan sertifikasi," jelas Timboel.
Page 66 of 89.
