Page 65 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 AGUSTUS 2019
P. 65
"Saya menyesali tindakan Pemerintah yang sampai saat ini belum juga
menyelesaikan ulasan manfaat JKK dan JKm. Ini artinya pemerintah dengan sengaja
menghalangi pekerja dan keluarganya mendapatkan kesejahteraan lebih dari
program JKK dan JKm," kata Timboel.
Saat ini, lanjut Timboel, BPJS Watch berusaha mencari tahu keberadaan draft revisi
PP No. 44 Tahun 2015 tersebut melalui investigasi.
"Draft revisi itu ada di kantor Menko PMK dan sedang menunggu untuk diparaf bu
menteri. Tentunya proses revisi yang lama ini dikontribusi oleh kementerian-
kementerian yang memang sepertinya tidak senang dengan adanya revisi ini,"
jelasnya.
Hal tersebut diduga karena proses revisi PP No. 44 Tahun 2015 khususnya tentang
manfaat JKK dan JKm sarat dengan politisasi jaminan sosial oleh pihak-pihak
tertentu yang menginginkan manfaat JKK dan JKm tidak dinaikkan.
"Ada pejabat yang kerap kali menyampaikan alasan kalau manfaat JKK dan JKm
dinaikkan maka akan mengganggu keberlangsungan program JKK dan JKm ke
depan. Saya kira argumentasi tersebut tidak mendasar dan salah besar," paparnya.
Selain itu, alasan tersebut diduga hanya untuk memposisikan manfaat JKK dan JKm
yang diterima ASN (PNS dan PPPK) lebih baik daripada manfaat JKK dan JKm bagi
pekerja swasta yang diatur di PP No. 44 Tahun 2015.
Oleh karena itu, diharapkan pada Pemerintahan Presiden Jokowi di periode kedua
ini lebih realistis dan obyektif untuk menjalankan jaminan sosial sesuai prinsip-
prinsip SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) agar fokus mendukung peningkatan
kesejahteraan seluruh pekerja baik swasta maupun ASN tanpa perbedaan manfaat,
serta efisien dalam pembiayaan dari APBN.
13.000 pemudik diberangkatkan BPJS TK Pewarta: Nur Suhra Wardyah Editor:
Ridwan Chaidir COPYRIGHT (c)2019 .
Page 64 of 89.
