Page 61 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 AGUSTUS 2019

Title BPJS WATCH MINTA PEMERINTAH JOKOWI REVISI 2 ATURAN INI
Media Name tempo.co
Pub. Date 12 Agustus 2019
https://bisnis.tempo.co/read/1234935/bpjs-watch-minta-pemerintah-jokow i-revisi-2-
Page/URL
aturan-ini
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Koordinator Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Watch, Timboel Siregar
meminta pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi mensegerakan revisi PP No.
44 Tahun 2015 dan menggabungkan pengelolaan Jaminan Keselatan Kerja dan
Janinan Kematian atau JKm kepada BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu bertujuan agar di
periode kedua pemerintah Jokowi lebih realistis dan obyektif untuk menjalankan
jaminan sosial yaitu sesuai prinsip-prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional, fokus
mendukung peningkatan kesejahteraan seluruh pekerja baik swasta maupun ASN
tanpa perbedaan manfaat, serta efisien dalam pembiayaan dari APBN.

"BPJS Ketenagakerjaan dengan dana yang besar dan pengalaman puluhan tahun
mengelola JKK dan JKm akan sangat mampu melaksanakan jaminan kecelakaan
kerja dan kematian untuk seluruh pekerja," kata Timboel dalam keterangan tertulis
Senin, 12 Agustus 2019.

Dia mengatakan semua manfaat JKK dan JKm yang diberikan kepada peserta dan
ahli warisnya tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2015.
Mengacu pada Pasal 29 dan Pasal 36 PP No. 44 Tahun 2015, besarnya Iuran dan
manfaat program JKK dan JKm bagi Peserta dilakukan evaluasi secara berkala paling
lama setiap dua tahun. Tentunya dengan dana kelolaan program JKK sebesar Rp
32.5 Triliun dan program JKm sebesar Rp. 11,8 triliun manfaat JKK dan JKm harus
bisa ditingkatkan, tanpa harus dinaikkan iurannya.

Mengacu pada Pasal 29 dan Pasal 36 tersebut seharusnya Pemerintah telah meriviu
manfaat JKK dan JKm pada tahun 2017 dan tahun 2019 ini direview lagi, namun
ternyata hingga saat ini Pemerintah belum juga pernah meriviu manfaat JKK dan
JKm, seperti yang diamanatkan dua pasal tersebut.

"Saya menyesali tindakan Pemerintah yang sampai saat ini belum juga
menyelesaikan review manfaat JKK dan JKm. Ini artinya Pemerintah dengan sengaja
menghalangi pekerja dan keluarganya mendapatkan kesejahteraan lebih dari
program JKK dan JKm," ujar Timboel.

Menurut Koordinator BPJS Watch itu, beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh telah
mengusulkan peningkatan manfaat JKK dan JKm tersebut sejak 2016 lalu dengan
harapan di tahun 2017 lalu sudah ada peningkatan manfaat di program JKK dan
JKm.

Page 60 of 89.