Page 66 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 AGUSTUS 2019
P. 66

Title         PESANGON PHK AKAN DIALIHKAN KE BPJS KETENAGAKERJAAN
                Media Name    beritagar.id
                Pub. Date     12 Agustus 2019
                              https://beritagar.id/artikel/berita/pesangon-phk-akan-dialihkan-ke-bpj s-
                Page/URL
                              ketenagakerjaan
                Media Type    Pers Online
                Sentiment     Positive










               Ribuan buruh memperingati HUT ke-46 Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di Gelora
               Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (3/3/2019).

               Ribuan buruh memperingati HUT ke-46 Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di Gelora
               Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (3/3/2019). | Umarul Faruq /Antara Foto

               Pemerintah berencana mengeluarkan aturan yang bisa mengurangi beban pekerja
               dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Menteri Ketenagakerjaan, Hanif
               Dhakiri, mengusulkan agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
               (BPJS TK) menambah dua jaminan baru yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
               dan Jaminan Pelatihan dan Sertifikasi (JPS).

               Nantinya JKP meliputi pemberian pesangon saat terjadi PHK karyawan. Uang
               pesangon adalah uang yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai,
               dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan berakhirnya masa
               kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masa
               kerja dan uang penggantian hak.

               Masyarakat yang terkena PHK bakal mendapatkan pemasukan selama dia
               menganggur. Selama ini kewajiban tersebut menjadi tanggungan pengusaha. Hal ini
               sesuai dengan pasal 156 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
               Ketenagakerjaan.

               Sementara program JPS diharapkan mampu mampu mencetak tenaga kerja yang
               sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Dua program ini bisa menjadi instrumen
               pemerintah dalam menyediakan jaring pengaman (safety net) sosial kepada mereka
               yang sudah maupun yang belum mendapatkan pekerjaan.

               "Dua instrumen ini untuk melindungi warga dari disrupsi ekomomi yang membuat
               pasar tenaga kerja makin dinamis," kata Hanif, dilansir dari Bisnis.com, Senin
               (12/8/2019).

               Direktur Utama BPJS TK, Agus Susanto, mengamini tengah mengkaji usulan
               tersebut. Bahkan, saat ini JPS sudah tahap uji coba yang dilakukan secara piloting di





                                                       Page 65 of 89.
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71