Page 69 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 AGUSTUS 2019
P. 69

Title         KSBSI: PEMBAHASAN REVISI UU KETENAGAKERJAAN HARUS LIBATKAN BURUH
                Media Name    antaranews.com
                Pub. Date     12 Agustus 2019
                              https://www.antaranews.com/berita/1007026/ksbsi-pembahasan-revisi-uu-k
                Page/URL
                              etenagakerjaan-harus-libatkan-buruh
                Media Type    Pers Online
                Sentiment     Negative












               Jakarta - Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mengatakan wacana
               terkait UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan harus melibatkan buruh.

               "Buruh tidak akan setuju jika revisi UU Ketenagakerjaan malah merugikan kaum
               buruh, seperti pengurangan hak-hak jaminan sosial, jamian kesejahteraan dan
               pesangon," Ketua Departemen Lobi dan Humas KSBSI Andy William Sianga saat
               dihubungi di Jakarta, Senin.

               Usulan untuk merevisi UU Ketanagakerjaan datang dari pihak pengusaha seperti

               yang disampaikan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dan Kadin (Kamar
               Dagang Indonesia).

               Usulan tersebut pun telah disampaikan kepada Presiden Indonesia Joko Widodo di
               istana beberapa waktu yang lalu.

               Mereka berdalih UU Ketenagakerjaan yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat
               ini membuat investor lebih memilih negara lain ketimbang ke Indonesia karena
               biayanya yang lebih mahal.

               "Oleh sebab itu KSBSi meminta pe merintah harus bertanggung jawab menyikapi
               rencana revisi UU Ketenagakerjaan ini, karena revisi ini menimbulkan perdebatan
               yang tidak ada jelas juntrungannya," katanya.


               Ia mengatakan memang sampai saat ini belum ada pernyataan atau draft yang
               resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait revisi tersebut. Pembahasan rencana
               revisi UU Ketenagakerjaan pun belum masuk dalam program legislasi nasional
               (prolegnas) DPR RI.

               Oleh sebab itu KSBSI meminta pemerintah tidak diam dan harus segera




                                                       Page 68 of 89.
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74