Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 AGUSTUS 2019
P. 64
Title BPJS WATCH MINTA PRESIDEN SEGERA REVISI PP NO 44 TAHUN 2015
Media Name antaranews.com
Pub. Date 12 Agustus 2019
https://www.antaranews.com/berita/1006776/bpjs-watch-minta-presiden-se gera-revisi-
Page/URL
pp-no-44-tahun-2015
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
BPJS Ketenagakerjaan dengan dana yang besar dan pengalaman puluhan tahun
mengelola JKK dan JKm akan sangat mampu melaksanakan jaminan kecelakaan
kerja dan kematian untuk seluruh pekerja, termasuk bagi ASN Makassar - Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Watch
meminta Pemerintah menyegerakan revisi PP No. 44 Tahun 2015 terkait
peningkatan manfaat Jaminan Keselamatan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian
(JKm) sekaligus menggabungkan pengelolaan keduanya kepada BPJS
Ketenagakerjaan.
"BPJS Ketenagakerjaan dengan dana yang besar dan pengalaman puluhan tahun
mengelola JKK dan JKm akan sangat mampu melaksanakan jaminan kecelakaan
kerja dan kematian untuk seluruh pekerja, termasuk bagi ASN," kata Koordinator
Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar melalui keterangan resminya di Makassar,
Senin (12/8).
Ada beberapa ketentuan di revisi PP No. 44 Tahun 2015 yang manfaatnya
meningkat seperti fasilitas home care (sebagai fasilitas baru), menaikkan nilai
santunan kematian, santunan tidak mampu bekerja, biaya pemakaman, biaya
transpor, beasiswa termasuk anak yang mendapatkan dan jenjangnya hingga
perguruan tinggi, serta biaya penggantian lainnya.
Dengan kemampuan dana kelolaan yang sudah mencapai Rp32,5 triliun (JKK) dan
Rp11,8 triliun (JKm) maka kenaikan-kenaikan tersebut dengan mudah bisa
dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Timboel Siregar menyampaikan, sebelumnya beberapa Serikat Pekerja/Serikat
Buruh telah mengusulkan peningkatan manfaat JKK dan JKm sejak 2016 lalu
dengan harapan di tahun 2017 sudah ada peningkatan manfaat pada program JKK
dan JKm.
Namun ternyata hingga saat ini Pemerintah belum juga pernah mengulas manfaat
JKK dan JKm, seperti yang diamanatkan Pasal 29 dan Pasal 36 yang menyebutkan
seharusnya Pemerintah telah mengulas manfaat JKK dan JKm pada tahun 2017 dan
tahun 2019 ini.
Page 63 of 89.
