Page 59 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 AGUSTUS 2019

Beberapa serikat pekerja/serikat buruh telah mengusulkan peningkatan manfaat JKK
dan JKm tersebut sejak 2016 lalu dengan harapan di tahun 2017 lalu sudah ada
peningkatan manfaat di program JKK dan Jkm.

BPJS Watch berusaha mencari tahu keberadaan draft revisi PP Nomor 44 Tahun
2015 tersebut. Berdasarkan investigasi BPJS Watch, draft revisi saat ini ada di
kantor Menko PMK dan sedang menunggu untuk diparaf Menko PMK, Puan
Maharani. Tentunya proses revisi yang lama ini dikontribusi oleh kementerian-
kementerian yang memang sepertinya tidak senang dengan adanya revisi ini.

Timboel menduga kuat, terlambatnya proses revisi PP Nomor 44 Tahun 2015
khususnya tentang manfaat JKK dan JKm sarat dengan politisasi jaminan sosial oleh
pihak-pihak tertentu yang menginginkan manfaat JKK dan JKm tidak dinaikkan. Ada
pejabat yang kerap kali menyampaikan alasan kalau manfaat JKK dan JKm
dinaikkan maka akan mengganggu keberlangsungan program JKK dan JKm ke
depan.

Menurut Timboel, argumentasi tersebut tidak mendasar dan salah besar. "Saya
duga lagi, alasan yang dikemukakan tersebut hanya untuk memposisikan manfaat
JKK dan JKm yang diterima ASN lebih bih baik daripada manfaat JKK dan JKm bagi
pekerja swasta yang diatur di PP Nomor 44 Tahun 2015," kata dia.

Setelah membaca Surat Edaran Nomor SE 2 /DIR/2018 tentang Petunjuk Teknis
Kepesertaan, Pengajuan Permohonan Klaim, dan Pembayaran Manfaat Program JKK
dan JKm bagi ASN dan Pejabat Negara sebagai regulasi operasional dari PP Nomor
70 Tahun 2015 junto PP Nomor 66 Tahun 2017 yang mengatur JKK dan JKm bagi
ASN, ada beberapa isi dari surat edaran tersebut yang nilainya relatif lebih rendah
dibandingkan ketentuan di PP Nomor 44 Tahun 2015.

Pertama, point G angka 1a tentang kriteria kecelakaan kerja mensyaratkan dengan
ketat adanya perintah secara tertulis, yang diketentuan BPJSTK cukup dengan
kronologi dan keterangan dari perusahaan.

Kedua, point G angka 2b tentang kriteria meninggal dunia dalam menjalankan tugas
disyaratkan melalui jalan yang biasa dilalui dan wajar, tidak melanggar peraturan
lalu lintas, dan bukan karena kesalahan/kelalaian yang bersangkutan. Diketentuan
BPJSTK tidak mensyaratkan hal-hal tersebut sehingga memudahkan ahli waris
peserta mendapatkan santunan.

Ketiga, point G angka 3a (3-5) tentang perawatan peserta yang mengalami
kecelakaan kerja di faskes terdekat, namun bila tidak bisa di fasilitas kesehatan
(faskes) terdekat dapat juga di faskes lainnya di seluruh Indonesia dengan biaya
perawatan paling tinggi sama dengan biaya perawatan klas I pada RS pemerintah
propinsi/kabupaten/kota dimana peserta dirawat.

Demikian juga peserta dapat dirawat di luar negeri tapi dibatasi biayanya sebatas

Page 58 of 89.