Page 57 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 AGUSTUS 2019

PENGELOLAAN JKK DAN JKM OLEH BPJSTK, PEMERINTAH SEGERA REVISI PP 44 TAHUN
Title
2015
Media Name beritasatu.com
Pub. Date 12 Agustus 2019
https://www.beritasatu.com/ekonomi/569180/pengelolaan-jkk-dan-jkm-oleh -bpjstk-
Page/URL
pemerintah-segera-revisi-pp-44-tahun-2015
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam periode kedua pemerintahannnya harus lebih
realistis dan obyektif untuk menjalankan jaminan sosial yaitu sesuai prinsip-prinsip
sistem jaminan sosial nasional (SJSN). Pemerintah harus lebih focus mendukung
peningkatan kesejahteraan seluruh pekerja baik swasta maupun aparatur sipil
negara (ASN) tanpa perbedaan manfaat, serta efisien dalam pembiayaan dari APBN.

Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Watch, Timboel Siregar, Senin (12/8) pagi.
Menurut Timboel, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK)
dengan dana yang besar dan pengalaman puluhan tahun mengelola JKK dan JKm
akan sangat mampu melaksanakan jaminan kecelakaan kerja dan kematian untuk
seluruh pekerja.

"Oleh karenanya BPJS Watch meminta pemerintah segera merevisi PP Nomor 44
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian. Selain itu, segera menggabungkan pengelolaan JKK dan JKm
kepada BPJSTK," kata dia.

Menurut Timboel, ada beberapa ketentuan direvisi di PP Nomor 44 Tahun 2015
yang manfaatnya meningkat, seperti fasilitas home care sebagi fasilitas baru,
menaikkan nilai santunan kematian, santunan tidak mampu bekerja, biaya
pemakaman, biaya transport, beasiswa termasuk anak yang mendapatkan dan
jenjangnya hingga perguruan tinggi, serta biaya penggantian lainnya.

Dengan kemampuan dana kelolaan yang sudah mencapai Rp 32,5 triliun (JKK) dan
Rp 11,8 triliun (JKm) maka kenaikan-kenaikan tersebut dengan mudah bisa
dilakukan oleh BPJSTK.

Timboel mengatakan, tentunya tidak hanya dari sisi manfaat, dari sisi regulasi pun
seharusnya yang mengelola program JKK dan JKm bagi ASN adalah BPJSTK, bukan
PT Taspen. Bila membaca Pasal 5 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor109 Tahun
2013, Pasal 92 ayat (2) dan Pasal 106 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, sudah
sangat jelas bahwa program JKK dan JKm dikelola oleh BPJSTK karena BPJSTK
adalah institusi yang sesuai dengan seluruh prinsip sistem jaminan sosial nasional

Page 56 of 89.