Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 AGUSTUS 2019
P. 58
(SJSN) seperti nirlaba, gotong royong dan dana amanah.
"Apalagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mewarning adanya inefisiensi
sebesar Rp 775 miliar per tahun dari APBN dalam pelaksanaan program JKK dan
JKm bagi ASN di PT Taspen, maka sudah seharusnya Program JKK dan JKm bagi
ASN diserahkan ke BPJSTK," tegas Timboel.
Timboel mengatakan, kehadiran program jaminan sosial ketenagakerjaan yang
dikelola oleh BPJSTK terus memberikan manfaat bagi pekerja di Tanah Air.
Khusus untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian
(JKm), jumlah peserta JKK dan JKm per 31 Desember 2018 sebanyak 30.555.414
pekerja, dengan total kasus kecelakaan kerja yang dijamin sepanjang tahun 2018
sebanyak 173.415 kasus dengan total pembayaran klaim sebesar Rp 1,22 triliun.
Kasus kematian yang dijamin selama 2018 sebanyak 25.883 kasus dengan total
pembayaran manfaat kepada ahli waris sebesar Rp 710 miliar.
Di tahun 2019 ini, jumlah klaim JKK hingga 31 Juli 2019 tercatat ada 85.109 kasus
kecelakaan kerja dengan total pembayaran jaminan sebesar Rp 704 miliar.
Sementara untuk program JKm tercatat ada 14.496 kasus kematian peserta dengan
total pembayaran manfaat sebesar Rp 397 miliar kepada ahi waris pekerja.
Ada pun total dana kelolaan program JKK dan JKm per 31 Juli 2019 tercatat sebesar
Rp 32.5 triliun dan program JKm sebesar Rp 11,8 triliun. Dana kelolaan ini adalah
dana amanah dan dana gotong royong dari seluruh pekerja yang menjadi peserta
JKK dan JKm.
Semua manfaat JKK dan JKm yang diberikan kepada peserta dan ahli warisnya
tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015. Mengacu pada
Pasal 29 dan Pasal 36 PP Nomor 44 tahun 2015, besarnya iuran dan manfaat
program JKK dan JKm bagi peserta dilakukan evaluasi secara berkala paling lama
setiap dua tahun.
Tentunya dengan dana kelolaan program JKK sebesar Rp 32.5 triliun dan program
JKm sebesar Rp 11,8 triliun manfaat JKK dan JKm harus bisa ditingkatkan, tanpa
harus dinaikkan iurannya.
Mengacu pada Pasal 29 dan Pasal 36 tersebut seharusnya pemerintah telah
mengkaji manfaat JKK dan JKm pada tahun 2017 dan tahun 2019 ini dikaji lagi.
"Namun ternyata hingga saat ini pemerintah belum juga pernah mengkaji manfaat
JKK dan JKm, seperti yang diamanatkan dua pasal tersebut," kata dia.
Timboel menyayangkan tindakan pemerintah yang sampai saat ini belum juga
menyelesaikan pengkajian manfaat JKK dan JKm. Ini artinya pemerintah dengan
sengaja menghalangi pekerja dan keluarganya mendapatkan kesejahteraan lebih
dari program JKK dan JKm.
Page 57 of 89.
