Page 27 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2020

Title POIN-POIN OMNIBUS LAW USIK BURUH
Media Name merdeka.com
Pub. Date 18 Februari 2020
Page/URL https://www.merdeka.com/uang/poin-poin-omnibus-law-usik-buruh.html
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

POIN-POIN OMNIBUS LAW USIK BURUH
Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sudah
diserahkan ke DPR. Aturan 'sapu jagat' itu langsung memantik polemik. Dari banyak
pasal, dirampingkan dalam satu undang-undang. Banyak pasal-pasal dihapus.

Dalam pembahasan UU Ketenagakerjaan misalnya. Beberapa pasal hilang. Namun
ada aturan baru yang justru memicu protes dari kalangan buruh. Mulai dari soal
kontrak kerja sampai jam kerja. Buruh pun mengancam akan melakukan protes.

Seperti diketahui, pemerintah saat ini tengah gencar melakukan reformasi struktural
menangkal resesi ekonomi global. Salah satunya melalui bersih-bersih aturan lewat
Omnibus Law. Tujuannya tak lain perbaikan tata kelola perekonomian.

Pemerintah menyadari banyaknya peraturan membuat daya saing Indonesia kalah
dibandingkan negara tetangga di Asia Tenggara. Pada 2019, menurut laporan World
Economic Forum (WEF), peringkat daya saing Indonesia turun 5 posisi ke 50.
Indonesia berada pada peringkat keempat di ASEAN. Negara ini di belakang
Singapura (1), Malaysia (27) dan Thailand (40).

Hal ini tentu merugikan. Di saat, Indonesia membutuhkan banyak suntikan dana
investasi guna menjaga otot perekonomian. Presiden Jokowi menilai banyaknya
perizinan, baik di tingkat pusat maupun daerah, menjadi masalah investor tak
melirik Indonesia.

Presiden pun meminta untuk dilakukan perbaikan aturan-aturan yang dinilai
menghambat. "Ini ada apa? Kita harus mau introspeksi. Masalahnya ada pada
ruwetnya perizinan di pusat termasuk di daerah. Ruwet semuanya," tegas Presiden
Jokowi saat pembukaan rakornas di Sentul, Bogor.

Atas dari inilah pemerintah mencetuskan Omnibus Law atau peleburan Undang-
Undang. Menurut Asisten Deputi Humas Kementerian Sekretariat Negara, Eddy
Cahyono Sugiarto, Omnibus Law dilakukan untuk menyederhanakan, memangkas,
serta menyelaraskan berbagai regulasi yang tumpang--tindih atau pun bertentangan
dalam rumpun bidang yang sama.

Secara historis, praktik penerapan Omnibus Law telah banyak diterapkan di negara--
negara penganut sistem common law yang bertujuan untuk memperbaiki regulasi
dalam rangka meningkatkan iklim serta daya saing investasi.

Sebagai gambaran, penerapan Omnibus Law di Amerika Serikat (AS) cukup sering
menggunakan hukum omnibus, utamanya untuk merangkum beberapa aturan yang

Page 26 of 185.