Page 30 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2020
P. 30
Poin-Poin yang Tuai Sorotan
Presiden KSPI, Said Iqbal, menilai upah minimum dalam RUU Cipta Kerja hanya
didasarkan pada Upah Minimum Provinsi (UMP). Padahal, UMP tidak dibutuhkan.
Sebab, tidak ada daerah di seluruh wilayah Indonesia, pengusahanya membayar
pakai UMP. Tetapi mereka membayar upah minimum buruh dengan menggunakan
UMK atau UMSK, kecuali di DKI Jakarta dan Yogyakarta.
Selain itu, pada pasal 95, tidak ada denda bagi pengusaha yang terlambat
membayar upah. Padahal dalam UU 13/2003, pengusaha yang terlambat membayar
upah bisa dikenakan denda keterlambatan.Pasal 95 UU 13/2003 mengatakan:
(1) Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau
kelalaiannya dapat dikenakan denda.
(2) Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan
keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase
tertentu dari upah pekerja/buruh.
(3) Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau
pekerja/buruh, dalam pembayaran upah.
(4) Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan
perundangundangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari
pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.
Sementara, di aturan Omnibus Law pasal 95 diubah menjadi:
(1) Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan, upah dan hak lainnya yang belum diterima oleh
pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.
(2) Upah pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan
pembayarannya sebelum pembayaran kepada para kreditur pemegang hak jaminan
kebendaan.
(3) Hak lainnya dari pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didahulukan pembayarannya setelah pembayaran kepada para kreditur pemegang
hak jaminan kebendaan.
"Dampaknya, pengusaha akan semena-mena dalam membayar upah kepada
buruh," ujar Said Iqbal.Said Iqbal menambahkan, ketentuan pesangon pun menjadi
sorotan. Salah satunya, nantinya pekerja yang resign tidak lagi mendapatkan
pesangon karena ketentuan pasal pada UU 13/2003 dihapus pada Omnibus Law.
Pekerja yang melakukan hal ini, nantinya tidak akan mendapatkan pesangon. Antara
lain:
Page 29 of 185.
