Page 29 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2020

pada seberapa besar Penanaman Modal Asing (PMA). Persoalan yang digarisbawahi
World Bank mengenai masih rendahnya kontribusi PMA Indonesia terhadap PDB
terletak pada regulasi Indonesia yang dinilai terlalu rigid sehingga menyebabkan
kurang kompetitif di pasar global.

Maka dari itu, dia menilai dengan adanya rencana penerapan Omnibus Law memiliki
nilai strategis pada masa mendatang untuk mendorong iklim investasi yang lebih
dinamis. Skema Omnibus Law diharapkan menjadi terobosan yang inovatif dalam
upaya debirokratisasi dan deregulasi sesuai dengan arahan Presiden Jokowi serta
menjadi momentum krusial dalam mendobrak laju investasi nasional.

Sebab, penerapan Omnibus Law akan dapat mengarahkan pada cipta lapangan
kerja yang substansinya menciptakan ekosistem investasi yang kondusif untuk
penguatan perekonomian dengan penciptaan dan perluasan lapangan kerja,
peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan serta perlindungan UMKM.

Omnibus Law Ramai Penolakan

Deputi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KPSI), Muhammad Rusdi,
menyebut pihaknya tegas menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang diusulkan
pemerintah. Dia menilai proses pembahasan RUU Omnibus Law yang berlangsung
tertutup melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Bahasan RUU Omnibus itu dari awal tertutup, bertentangan dengan undang-
undang. KSPI tidak pernah diundang dan tidak pernah diminta pandangan oleh
menko perekonomian, masuk ke dalam tim yang dibentuk berdasarkan SK Menko
Perekonomian No.121 Tahun 2020," tegasnya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani mengaku kecewa
dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Andi menilai UU ini aneh dan terkesan
disembunyikan. Andi meminta Jokowi untuk melibatkan kaum buruh dalam
pembahasannya.

Tapi, yang terjadi malah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membentuk
Satgas Omnibus Law, yang ditugaskan untuk merancang UU tersebut, berisi para
pengusaha. Andi mengatakan, para buruh bergejolak menanggapi Omnibus Law
Cipta Lapangan Kerja karena ada kesan disembunyikan pemerintah.

Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih, mengkritik pemerintah yang terkesan
tertutup dalam membahas Omnibus Law. Alamsyah mengatakan, banyak pihak
termasuk akademisi sulit mengakses isi Omnibus Law tersebut.

Menurut Alamsyah, pembahasan Omnibus Law malah dilakukan dengan penerima
manfaat yaitu para pengusaha dan Kadin. Dia nilai langkah ini berbahaya.
"Pembahasan lebih banyak ke dunia pengusaha yang kita tahu tidak semua
pengusaha itu oke."

Page 28 of 185.