Page 31 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2020
P. 31
Ketentuan pesangon dalam Pasal 161 UU 13/2003 dihapus. Dengan demikian,
pekerja yang di PHK karena mendapatkan Surat Peringatan Ketiga tidak lagi
mendapatkan pesangon.
Ketentuan pesangon dalam Pasal 162 UU 13/2003 dihapus. Dengan demikian,
pekerja yang mengundurkan diri tidak mendapatkan pesangon.
Ketentuan pesangon dalam Pasal 163 UU 13/2003 dihapus. Dengan demikian,
pekerja yang di PHK karena terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan,
atau perubahan kepemilikan perusahaan tidak lagi mendapatkan pesangon.
Ketentuan pesangon dalam Pasal 164 UU 13/2003 dihapus. Dengan demikian,
pekerja yang di PHK karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan
mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan
memaksa (force majeur), tidak lagi mendapatkan pesangon.
Ketentuan pesangon dalam Pasal 165 UU 13/2003 dihapus. Dengan demikian,
pekerja yang di PHK karena perusahaan pailit tidak lagi mendapatkan pesangon.
Ketentuan pesangon dalam Pasal 166 UU 13/2003 dihapus. Dengan demikian,
pekerja yang meninggal dunia, kepada ahli warisnya tidak lagi diberikan sejumlah
uang sebagai pesangon.
Ketentuan pesangon dalam Pasal 167 UU 13/2003 dihapus. Dengan demikian,
pekerja yang di PHK karena memasuki usia pensiun tidak lagi mendapatkan
pesangon.
Ketentuan pesangon dalam Pasal 172 UU 13/2003 dihapus. Dengan demikian,
pekerja yang di PHK karena mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat
akibat kecelakaan kerja ketika di PHK tidak lagi mendapatkan pesangon.
Said Iqbal juga mengungkapkan di Omnibus Law, hari libur yang biasanya 2 hari
dalam seminggu, dibuat hanya 1 hari.
Seperti tertuang dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja pasal 79 ayat 2 (b)
disebutkan "Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1
(satu) minggu."
Padahal, dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal
79 ayat 2 (b) dituliskan bahwa; "Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam)
hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1
(satu) minggu."Terakhir, Said Iqbal juga mengungkapkan perhatiannya pada pasal
59 UU 13/2003 yang dihapus dalam RUU Omnibus Law. Padahal, dalam pasal ini
diatur syarat kerja kontrak, batasan waktu agar tidak mudah di PHK dan
menghindarkan buruh dari eksploitasi yang terus menerus.
Page 30 of 185.
