Page 33 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2020
P. 33
"Ruang dialog masih terbuka. Kita sudah menyampaikan kepada DPR. Kita juga
sepakat dengan DPR akan menyosialisasikan RUU tersebut ke seluruh stakeholder,"
kata Menteri Ida.
Menteri Ida menambahkan, pihaknya punya tim sosialisasi yang modelnya tripartit,
yaitu pemerintah, pekerja dan buruh. Tim ini di samping melakukan sosialisasi, juga
membahas soal substansi. "Termasuk bersama-bersama membahas menyiapkan
peraturan teknis perintah dari UU," kata Ida.
Menurut politikus PKB itu, penolakan RUU dari kalangan buruh karena adanya miss
komunikasi. Oleh sebab itu Ida dam tim tripartit terus melakukan sosialisasi.
"Saya bisa mengerti ada miskomunikasi, saya rasa kita akan terus melakukan
sosialisasikan itu," ucapnya.
Menteri Ida juga mengklarifikasi tudingan kalangan buruh bahwa upah minimum
hingga pesangon akan dihapuskan di Omnibus Law Cipta Kerja. Dia menegaskan
bahwa upah minimum dan pesangon masih tetap ada.
Justru, lanjut Menteri Ida, pemerintah akan memperkenalkan program jaminan
kehilangan pekerjaan. Di situ, ada uang saku dan pelatihan vokasi yang diberikan.
Kemudian, jaminan atau akses penempatan.
"Justru hal baru ini yang tidak ada dan tidak diatur dalam UU 13 tahun 2003. Kita
memperkenalkan ada program jaminan kehilangan pekerjaan, yang dalam
konsepnya tidak menambah iuran baru, nanti ada restrukturisasi manfaat yang
diberikan kepada pekerja kita," tuturnya.
Kemudian RUU tersebut akan memperketat pemberian izin Rencana Penggunaan
Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Menteri Ida menepis bahwa Omnibus Law Cipta Kerja
akan mempermudah TKA (Tenaga Kerja Asing) masuk.
"Di undang-udang itu strict sekali, siapa yang akan kita berikan RPTKA. Jabatan-
jabatan tertentu yang memang kita tidak memiliki ahlinya. Kemudian diharapkan
ada transfer of knowledge kepada kita, Jadi justru di UU Cipta Kerja itu ada
batasannya siapa saja TKA yang bisa masuk ke Indonesia," tutup Menteri Ida.
[bim]
Page 32 of 185.
