Page 180 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2020
P. 180
Omnibus Law RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan bentukan Kemenaker akan menimbulkan
persoalan besar.
Menurut dia, hal itu jadi tidak bisa mewakili kesepakatan tripartit yang terwakili oleh kaum
pekerja. Apalagi, lanjut Arief, dalam tripartit tersebut Kemenaker tidak melibatkan para pekerja
di sektor BUMN yang juga akan menjadi bagian kelas pekerja yang harus mengikuti hasil RUU
Ciptaker di dalam klaster ketenagakerjaan jika sudah diundangkan.
Arief menegaskan bahwa ini akan menjadikan kegagalan kembali dari menteri tenaga kerja
untuk terciptanya UU Ciptaker dalam klaster ketenagakerjaan.
"Di mana, jika draf RUU Ciptaker yang terkait klaster ketenagakerjaan dipaksakan diundangkan,
maka bisa menimbulkan gejolak politik dan sosial serta penolakan dari kaum buruh dan pekerja,"
kata Arief dalam keterangannya, Rabu (15/7).
Arief mengatakan Apindo atau Kadin juga seharusnya lebih bijak dan tidak melulu hanya
memperjuangkan kepentingannya saja dalam RUU Ciptaker untuk klaster ketenagakerjaan.
Sebab, ujar Arief, bila nantinya UU Ciptaker klaster ketenagakerjaan hanya menghasilkan
penurunan hak-hak kaum bekerja yang sudah ada di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, akan berdampak juga pada tingkat kesejahteraan para kaum buruh di
Indonesia.
"Pada akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang selama ini 50 persen
ditopang dari sisi konsumsi masyarakat," paparnya.
Ia menjelaskan dari tripartit ini juga terlihat sekali Kemenaker yang mewakili pemerintah terlalu
banyak mengakomodasi kepentingan kaum pengusaha yang diwakili Apindo dan Kadin.
Menurut dia, organisasi pekerja yang tidak mundur dari tripartit pembahasan RUU Ciptaker
klaster ketenagakerjaan bisa jadi diduga sudah gembos dari awal.
Arief mengatakan RUU Ciptaker klaster ketenagakerjaan memang tujuannya baik untuk
menyeimbangkan kepentingan kaum pengusaha dan kaum pekerja sebagai oli mesin
ekonominya sebuah negara untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang stuck selama ini.
"Namun, bila hanya satu sisi mesin ekonomi saja yang diberi oli sementara satu sisi tidak
diberikan oli, ya akhirnya mesin tidak bisa bergerak laju," katanya.
Karena itu, kata dia, keluarnya ketiga organisasi buruh yang keterwakilannya cukup besar, serta
tidak adanya pelibatan pekerja di sektor BUMN, menunjukkan kalau menaker tidak punya sense
of crisis dalam bekerja.
Apalagi, ujar Arief, penundaan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Ciptaker itu akibat kesalahan
besar Kemenaker yang dari awal tidak mengelar tripartit untuk membahas draf RUU Ciptaker
klaster ketenagakerjaan.
"Yang harusnya RUU Ciptaker klaster ketenagakerjaan sudah bisa disahkan tiga bulan yang lalu
akhirnya jadi molor," papar Arief.
Nah, Arief menegaskan kalau sudah begini bagaimana investasi akan bertumbuh di Indonesia
jika tidak ada kepastian hukum dan perlindungan yang jelas bagi investor luar negeri dan kaum
buruh.
(boy/jpnn) Simak! Video Pilihan Redaksi:.
179
