Page 183 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2020

Menaker menambahkan, jelang masa kenormalan baru, Kemnaker telah menerbitkan Surat
Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/7/AS.02.02/V/2020 tentang Rencana
Keberlangsungan Usaha Dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan
Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 Di Perusahaan.

Menaker ida mengimbau, di masa kenormalan baru, semua pihak, baik perusahaan maupun
pekerja/ buruh, harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Komitmen
menerapkan protokol kesehatan adalah kunci terwujudnya kenormalan baru yang produktif,
sehat, dan aman.

"Ketika PSBB sudah dicabut kembali, perusahaan melakukan aktivitas produksi lagi, maka yang
harus dijaga adalah bagaimana protokol kesehatan bisa dilakukan di perusahaan atau industri.
Dan teman-teman juga harus menyiapkan diri, mulai dari rumah sampai kembali ke rumah lagi
protokol kesehatan harus dijaga," pungkasnya.

"Dunia usaha harus tetap berjalan, namun para pekerja juga harus dipastikan aman. Di sinilah
pentingnya peran pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), untuk memastikan
pelindungan terhadap pekerja di tengah pandemi Covid-19, "tambahnya.

Menurutnya, pengawas ketenagakerjaan harus melakukan berbagai upaya pencegahan dan
pengendalian Covid-19 di tempat kerja, serta kepatuhan para pelaku usaha

dalam menerapkan norma ketenagakerjaan melalui langkah-langkah pencegahan, pemberian
saran dan deteksi dini serta penegakan nor-ma-norma ketenagakerjaan.

Ida juga minta pengawas ketenakerjaan meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan kader
norma ketenagakerjaan di perusa-haan-perusahaan, mengingat keberadaan kader-kader
tersebut menjadi mitra strategis dalam membantu memastikan ditaatinya norma-norma kerja
di perusahaan.

"Sesuai dengan tugas dan fungsinya, kolaborasi antara pengawas ketenagakerjaan dan kader
norma harus menciptakan situasi kerja yang kondusif, dimana perusahaan tetap produktif dan
hak-hak pekerja juga terlindungi," ujar Menteri Ida.

Menaker menegaskan, pihaknya akan memberkan sanksi kepada perusahaan yang tidak
menerapkan protokol kesehatan di masa tanta-nan kenormalan baru. Menurut Ida, sanksi yang
berikan kepada perusahaan yang melanggar adalah sanski administratif. Namun Ida berharap
perusahaan dapat menerapkan protokol kesehatan di lingkungan kerjanya secara benar,
sehingga tidak ada sanksi yang diberikan. (Sumber Kemnaker)

Caption:

Dra. Hi- Ida Fauziyah, M.Si, Menteri Tenaga Kerja

182