Page 188 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2020
P. 188
Lebih lanjut, Willy mengatakan, jika titik temu tak kunjung bisa dibangun antara kelompok buruh
dan pengusaha, maka ia mengusulkan klaster ketenagakerjaan lebih baik dikeluarkan dari RUU
Cipta Kerja.
"Paling pahitnya, jika pun tidak bisa juga terjadi titik temu antara kalangan pengusaha dan
buruh seperti yang diharapkan oleh Presiden," kata Willy.
"Maka seperti yang diusulkan sejak awal oleh Fraksi Partai Nasdem, klaster Ketenagakerjaan ini
lebih baik dibahas tersendiri saja. Ia tidak perlu ada di RUU Cipta Kerja ini. Ia masuk ke revisi
UU Ketenagakerjaan misalnya," ujar dia.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah konfederasi dan serikat buruh memutuskan mengundurkan
diri dari tim teknis yang membahas omnibus law RUU Cipta Kerja dalam unsur tripartit.
Keluarnya kalangan buruh dari tim teknis yang dibentuk Kementerian Ketenagakerjaan itu
disinyalir karena arogansi Apindo maupun Kadin.
"Unsur Apindo/Kadin dengan arogan mengembalikan konsep RUU usulan dari unsur serikat
pekerja dan tidak mau meyerahkan usulan konsep Apindo/Kadin secara tertulis," ujar Presiden
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dalam keterangan tertulis yang diterima
Kompas.com, Selasa (14/7/2020).
Dari unsur serikat buruh, mereka mewakilkan 15 anggotanya dalam tim teknis tersebut, di
antaranya dari KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat
Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), hingga Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan
Indonesia (FSP Kahutindo).
Dalam perjalanannya, kata Said, tim ini bertemu untuk kali pertama pada Rabu (8/7/2020).
Dalam pertemuan tersebut, serikat pekerja yang tergabung di dalam Majelis Pakerja Buruh
Indonesia (MPBI) menyerahkan satu konsep bersama draf sandingan RUU Cipta Kerja kepada
pemerintah dan unsur Apindo maupun Kadin secara tertulis.
Menurut Said, draf itu berisi analisa dan pandangan kalangan buruh mengenai dasar
penolakannya terhadap klaster ketenagakerjaan.
Kemudian, mengusulkan agar Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dijadikan sebagai perlindungan kesejahteraan yang paling minimal bagi
pekerja maupun buruh.
Namun, lanjut Said, saat sidang pertama digelar, secara arogan konsep dan draf yang
sebelumnya diserahkan kalangan buruh dikembalikan oleh unsur Apindo maupun Kadin.
Hal itu diperparah dengan tidak mampunya Apindo dan Kadin menunjukkan konsep yang
mereka tawarkan atas pengembalian gagasan yang sebelumnya lebih dulu ditawarkan kalangan
pekerja.
"Ini menunjukkan Apindo/Kadin tidak memahami esensi pembahasan tripartit dan mengingkari
makna take and give yang pernah disampaikan oleh ketua umum mereka dalam rapat pertama.
Bahkan amanat Presiden Jokowi pun diabaikan," kata dia.
Selanjutnya, dalam pertemuan kedua pada Jumat (10/7/2020), Kadin dan Apindo menegaskan
bahwa pertemuan di dalam tim teknis tersebut tidak perlu ada keputusan dan kesepakatan.
Alasannya, karena tim tersebut hanya sekadar untuk memberikan masukan.
187
