Page 186 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2020
P. 186
UU OMNIBUS LAW PERLU AGAR TIDAK ADA LAGI TUMPANG TINDIH ATURAN
Hal ini disampaikan pengusaha muda Kota Medan, Palacheta Subies Subianto dalam Webminar
"Penerapan Omnibus Law Dalam memperkuat Pertumbuhan Perekonomian Nasional Melalui
Perbaikan Ekosistem Investasi dan Daya Saing Indonesia", Rabu (15/7).
"Reformasi UU ketenagakerjaan sangat kita butuhkan. Karena kami yakin itu akan membuat
hubungan industrial antara pengusaha dan tenaga kerja kita akan lebih baik kedepannya,"
katanya.
Palacheta Subianto menjelaskan, saat ini UU Omnibus Law yang sedang ramai diperbincangkan
merupakan momentun yang tepat untuk mengkaji kembali berbagai aturan yang ada dalam UU
ketenagakerjaan. Artinya, ada beberapa persoalan yang harus direvisi demi harmonisasi
hubungan pengusaha dan pekerja.
"Kami pengusaha pasti patuh terhadap aturan pemerintah. Namun saya contohkan, dalam
urusan PHK misalnya, pengusaha pasti mematuhi aturan. tapi terlalu banyak tetek bengek yang
kemudian bisa membuat pengusaha repot. Terutama seperti saat sekarang ini akibat imbas
pandemi covid-19," ujarnya.
Namun kata Palacheta, jika ditanya apakah ia akan mendukung UU Omnibus Law, hal ini
menurutnya belum dapat dijawabnya. Sebab, didalamnya sangat banyak aturan yang terdapat
dan yang sudah disorotinya masih hanya soal aturan ketenagakerjaan saja.
"Kita belum baca secara keseluruhan jadi kalau soal apakah mendukung Omnibus Law tentu
saya belum bisa jawab," ungkapnya.
Sementara itu Kabid Hubungan Indsutrial Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sumatera Utara, Maruli
Silitonga mengatakan pada dasarnya UU Omnibus Law merupakan bagian dari upaya
pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. UU tersebut dirancang untuk
mengefisiensikan berbagai peraturan yang selam aini banyak tumpang tindih.
"Misalnya ada temuan kami satu perusahaan yang izinnya sampai 21. Ini tentu akan
memberatkan dunia usaha, dan memperlambat niat investasi," sebutnya.
Akibat dari tumpang tindih aturan untuk membuat usaha ini, iklim investasi menurutnya menjadi
lamban. Sebab, para investor sesungguhnya sangat menginginkan berbagai kemudahan dalam
menanamkan investasinya.
"Kalau sudah disahkan kita berharap investor lebih mudah untuk masuk yang pada akhirnya
juga akan berdampak pada pengurangan pengangguran. Tanpa investasi, bagaimana kita
menaikkan pendapatan masyarakat," ungkapnya.
Ditambahkan Maruli, bidang ketenagakerjaan hanya satu diantara sekitar 11 kluster yang
dibahas dalam UU Omnibus Law tersebut. Namun seluruhnya memiliki semangat untuk
mempersingkat birokrasi termasuk menghapus aturan yang tumpang tindih.
"Tentu dengan UU Omnibus law akan hilang yang namanya tumpang tindih undang-udnang,
efisiensi proses perizinan, dan akan menghilangkan ego sektoral," demikian Maruli.
Webminar ini diikuti oleh berbagai kalangan mulai dari kalangan pengusaha, beberapa pengurus
organisasi buruh, kalangan pemerhati ketenagakerjaan dan juga para jurnalis..
185
