Page 193 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2020
P. 193
Ringkasan
Perundingan Tripartit RUU Ciptaker Kluster Ketenagakerjaan Gagal, Menaker Dinilai Tak Punya
Sense Of Crisis Laporan: Yelas Kaparino Rabu, 15 Juli 2020, 09:23 WIB Arief Poyuono/Net
Keluarnya tiga serikat buruh dari Tim Teknis Pembahasan Rancangan Undang Undang Cipta
Kerja kluster Ketenagakerjaan akan menjadi persoalan besar. Beleid tersebut terancam
kehilangan legitimasi.
"Jika dipaksakan menjadi UU, maka bisa menimbulkan gejolak politik dan sosial serta penolakan
dari kaum pekerja," kata Waketum DPP Gerindra Arief Poyuono dalam keterangannya, Rabu
(15/7).
Dengan keluarnya perwakilan tiga organisasi buruh yang memiliki anggota cukup besar dalam
perundingan tripartit, membuat hasil pembahasan RUU Ciptaker klaster ketenagakerjaan itu
nantinya, tidak bisa diklaim mewakili kesepakatan tripartit.
PERUNDINGAN TRIPARTIT RUU CIPTAKER KLUSTER KETENAGAKERJAAN GAGAL,
MENAKER DINILAI TAK PUNYA SENSE OF CRISIS
Perundingan Tripartit RUU Ciptaker Kluster Ketenagakerjaan Gagal, Menaker Dinilai Tak Punya
Sense Of Crisis Laporan: Yelas Kaparino Rabu, 15 Juli 2020, 09:23 WIB Arief Poyuono/Net
Keluarnya tiga serikat buruh dari Tim Teknis Pembahasan Rancangan Undang Undang Cipta
Kerja kluster Ketenagakerjaan akan menjadi persoalan besar. Beleid tersebut terancam
kehilangan legitimasi.
"Jika dipaksakan menjadi UU, maka bisa menimbulkan gejolak politik dan sosial serta penolakan
dari kaum pekerja," kata Waketum DPP Gerindra Arief Poyuono dalam keterangannya, Rabu
(15/7).
Dengan keluarnya perwakilan tiga organisasi buruh yang memiliki anggota cukup besar dalam
perundingan tripartit, membuat hasil pembahasan RUU Ciptaker klaster ketenagakerjaan itu
nantinya, tidak bisa diklaim mewakili kesepakatan tripartit.
"Apalagi dalam tripartit tersebut Kemenaker tidak melibatkan para pekerja di sektor BUMN yang
juga akan menjadi bagian kelas pekerja yang harus mengikuti hasil RUU Ciptaker jika sudah di-
undang-kan," ujar dia, Arief mengingatkan, kegagalan pembahasan kluster ketenagakerjaan,
di tim teknis bentukan Kemenaker tersebut akan menjadi kegagalan berulang dari Menaker
dalam menyusun RUU Ciptaker yang dapat diterima semua pihak.
"Keluarnya ketiga Organisasi buruh yang keterwakilannya cukup besar dan tidak adanya
pelibatan pekerja sektor BUMN menunjukkan kalau Menaker tidak punya sense of crisis dalam
bekerja," ujar dia.
Apalagi, tambah dia, tertundanya klaster ketenagakerjaan ini akibat kesalahan Kemenaker yang
pada awalnya tidak menggelar tripartit untuk membahas draftnya. "Seharusnya sudah bisa
disahkan tiga bulan yang lalu, akhirnya jadi molor," ujar dia.
Arief juga menyoroti sikap pihak pengusaha yang dianggapnya tidak bijak dan hanya
memperjuangkan kepentingan sendiri. Jangan sampai, tambah dia, RUU Ciptaker hanya
menghasilkan penurunan hak-hak kaum pekerja yang sudah ada di UU ketenagakerjaan No 13
tahun 2003.
"Dari Tripartit ini terlihat sekali Kemenaker terlalu banyak mengakomodasi kepentingan kaum
pengusaha," ujar dia.
192

