Page 196 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2020

Pembobolan Data Di Telkomsel Bukan Kasus Sembarangan, BIN Harus Screening Semua
Direksi BUMN Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono
yang juga Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu itu menanggapi keluarnya KSPI,
KSPI AGN, dan FSP Kahutindo dalam perundingan tripartit.

Lebih rinci yang keluar, perwakilan KSPSI (3 orang), KSPI (3 orang), KSPSI Yoris (3 orang),
KSBSI (2 orang), KSPN (1 orang), SARBUMUSI (1 orang), FSPPN (1 orang), dan FSP
KAHUTINDO (1 orang). Apalagi lanjut Arief Poyuono, dalam tripartit tersebut Kemenaker tidak
melibatkan para pekerja sektor BUMN negara, yang juga akan menjadi bagian kelas pekerja
yang harus mengikuti hasil RUU Ciptaker di dalam klaster ketenagakerjaan.

"Ini akan menjadikan kegagalan kembali dari Menaker (Ida Fauziyah) untuk bisa terciptanya UU
Ciptaker dalam klaster ketenagakerjaan, dimana jika draft RUU dipaksakan, di-UU-kan, maka
bisa menimbulkan gejolak politik dan sosial serta penolakan dari kaum buruh dan pekerja,"
ucapnya, Rabu (15/7).

Jelas Arief Poyuono, Apindo dan Kadin juga seharusnya lebih bijak dan tidak melulu hanya
memperjuangkan kepentingannya saja dalam RUU Ciptaker untuk klaster ketenagakerjaan.

Sebab, jika nantinya UU itu hanya menghasilkan penurunan hak-hak kaum bekerja yang sudah
ada dalam UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, maka akan berdampak juga pada tingkat
kesejahteraan para kaum buruh di Indonesia, yang pada akhirnya akan berdampak pada
pertumbuhan ekonomi yang selama ini 50 persen ditopang dari sisi komsumsi masyarakat.

Disampaikan Arief Poyuono, dari tripartit ini juga terlihat sekali Kemenaker yang mewakili
pemerintah terlalu banyak mengakomodasi kepentingan kaum pengusaha yang diwakili Apindo
dan Kadin.
"Dan adapun organisasi pekerja yang tidak mundur dari tripartit pembahasan RUU Ciptaker
klaster ketenagakerjaan bisa jadi sudah gembos dari awal diduga sudah ada deal-deal setengah
meja dengan pihak-pihak Apindo dan Kemenaker," ujar Arief Poyuono.

RUU Ciptaker klaster ketenagakerjaan memang tujuannya baik untuk menyeimbangkan
kepentingan kaum pengusaha dan kaum pekerja sebagai oli mesin ekonominya sebuah negara,
untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang stuck selama ini, tapi jika hanya satu sisi mesin
ekonomi saja yang diberi oli sementara satu sisi tidak diberikan oli, akhirnya mesin tidak bisa
bergerak laju.

Oleh karena itu, masih kata Arief Poyuono, keluarnya ketiga organisasi buruh yang
keterwakilannya cukup besar dan tidak adanya pelibatan pekerja di sektor BUMN, ini
menunjukkan kalau Menaker tidak punya sense of crisis dalam bekerja.
Sense Of Crisis Kasus Joko Tjandra, Arief Poyuono Geram, Minta Dirjen Imigrasi Dipecat Apalagi
penundaan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Ciptaker itu akibat kesalahan besar Kemnaker
yang dari awal tidak mengelar tripartit untuk membahas draf RUU, yang harusnya RUU Ciptaker
klaster ketenagakerjaan sudah bisa disahkan 3 bulan yang lalu, akhirnya jadi molor.

"Nah, kalau sudah begini bagaimana investasi akan bertumbuh di Indonesia jika tidak ada
kepastian hukum dan perlindungan yang jelas bagi investor luar negeri dan kaum buruh,"
demikian Arief Poyuono.
EDITOR: RUSLAN TAMBAK Tag: ARIEF POYUONO CIPTAKER KETENAGAKERJAAN OMNIBUS
LAW.

195