Page 203 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2020
P. 203
Omnibus Law RUU Cipta Kerja dihentikan karena dinilai cacat prosedur dan bermasalah secara
substansi.
Aksi akan dilakukan di depan gedung DPR RI bertepatan dengan Sidang Paripurna DPR RI.
Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Seluruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos
mengatakan protokol kesehatan akan diterapkan dalam aksi unjuk rasa tersebut untuk
menghindari penularan COVID-19.
BESOK, SERIKAT BURUH DAN MAHASISWA GERUDUK DPR TOLAK OMNIBUS LAW
Demo akan digelar di depan Gedung DPR RI, Kamis (16/7/2020).
Kumpulan serikat buruh, mahasiswa, dan elemen organisasi masyarakat sipil lainnya akan turun
ke jalan dan melakukan protes ke DPR RI besok, Kamis (16/7/2020). Mereka mendesak agar
Omnibus Law RUU Cipta Kerja dihentikan karena dinilai cacat prosedur dan bermasalah secara
substansi.
Aksi akan dilakukan di depan gedung DPR RI bertepatan dengan Sidang Paripurna DPR RI.
Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Seluruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos
mengatakan protokol kesehatan akan diterapkan dalam aksi unjuk rasa tersebut untuk
menghindari penularan COVID-19.
Nining juga mengatakan aksi tak hanya berlangsung di Jakarta, namun juga di berbagai daerah
lain, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Batam.
"Aksi damai ini merupakan peringatan bagi pemerintah dan wakil rakyat agar mendengar dan
melihat penderitaan rakyat yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan jadi korban
pembiaran perampasan tanah di mana-mana. Kami ingin pemerintah fokus atasi Covid-19 dan
memastikan perlindungan kesejahteraan, menegakkan keadilan, serta menghormati
demokrasi," kata Nining lewat keterangan tertulis yang diterima reporter Tirto, Rabu
(15/7/2020) pagi.
Dia juga mengingatkan aparat tidak berlaku represif dan mengadang massa yang akan ikut aksi.
Dalam keterangan pers yang sama, Sekjen Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI)
Damar Panca mendorong seluruh gerakan rakyat lintas sektor agar juga turut terlibat dalam
aksi serentak ini, termasuk kepada kelompok serikat buruh yang bergabung dalam Tim Teknis
Omnibus Law RUU Cilaka.
"Tim teknis hanya legitimasi pemerintah untuk memuluskan omnibus law. Buktinya, ada serikat
buruh yang sadar, kembali ke jalan yang benar, dan mundur dari tim teknis. Kami berharap kita
dapat bertemu di lapangan karena kita memiliki musuh yang sama," katanya Damar.
Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI)
Ellena Ekarahendy menilai teori trickle-down tidak bekerja, terlebih data Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) ternyata menunjukkan peningkatan investasi berbanding justru
terbalik dengan penurunan penyerapan kerja.
"Selain itu, omnibus law yang berwatak patriarkal juga dianggap dirancang untuk menundukkan,
menghisap yang lemah dan tak berkuasa demi melanggengkan kekuasaan. Dalam struktur
masyarakat yang patriarkal, RUU ini akan menyingkirkan perempuan dan meneguhkan
ketidakadilan gender. Ia berpotensi mengeksploitasi dan melemahkan pekerja/buruh
perempuan dalam perundingan kerja serta mengancam perempuan atas kedaulatan pangan,"
kata Ellena.
202
