Page 219 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2020
P. 219
Iqbal menegaskan, sebelum aksi dilakukan, saat ini pihaknya terlebih dahulu akan menyerahkan
konsep dan melakukan lobi ke pemerintah dan DPR RI terkait dua tuntutan kaum buruh
tersebut. KSPI berharap kepada pemerintah dan DPR RI agar menghentikan pembahasan
omnibus law RUU Cipta Kerja, dan fokus menyelamatkan ekonomi di tengah badai krisis ekonomi
akan terjadi.
Bukan Solusi Iqbal menegaskan, omnibus law bukanlah solusi untuk mengatasi krisis. Oleh
karena itu pembahasan omnibus law harus segera dihentikan. Kaum buruh juga meminta agar
pemerintah mengendalikan mata uang rupiah terhadap dollar, menjamin ketersediaan material
impor dengan menerapkan kebijakan yang efisien, menghindari PHK massal dan menjaga daya
beli masyarakat dan buruh dengan tetap memberikan upah ketika buruh di rumahkan.
Sebelumnya, KSPI dan sejumlah serikat pekerja yang lain menyatakan keluar dari tim teknis
omnibus law untuk membahas klaster ketetanagkerjaan. KSPI mensinyalir, tim tersebut hanya
bersifat formalitas, bahwa seolah-olah buruh sudah diajak berbicara. Padahal tidak bisa
membuat keputusan untuk merubah pasal-pasal dalam di dalam RUU Cipta Kerja yang
merugikan buruh.
Setidaknya ada empat alasan mengapa KSPI keluar dari tim bentukan Menteri Ketenagakerjaan
tersebut. Pertama, tim hanya menampung masukan. Kedua, unsur Apindo/Kadin tidak bersedia
menyerahkan konsep tertulis. Ketiga, ada batasan waktu sehingga tidak memberi ruang untuk
berdiskusi secara mendalam. Keemoat, tim bisa menyelesaikan substansi permasalahan yang
ada di dalam RUU Cipta Kerja..
218
