Page 221 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2020

Dia menilai yang perlu menjadi perhatian adalah belum adanya pasal yang secara jelas
mengatur tentang pekerja disabilitas dalam RUU Ciptaker.

"Hal tersebut perlu menjadi perhatian kita semua karena pada Bab IV tentang Ketenagakerjaan
pada RUU Cipta Kerja, tidak secara ekspilisit mengatur hak pekerja yang merupakan
penyandang disabilitas. Tidak terdapat satu pasal pun dari ratusan pasal yang mengatur hak-
hak para pekerja yang mengatur hak pekerja disabilitas," kata Ingrid dalam keterangannya di
Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan, dirinya sebagai salah satu politisi yang menjadi bagian dalam proses
perumusan kebijakan tentang penyandang disabilitas, menyayangkan poin-poin tentang hak
disabilitas tidak ada dalam RUU Ciptaker.

Karena itu dia mendorong pemerintah dan DPR RI untuk lebih peduli atas nasib serta
kelangsungan hidup para penyandang disabilitas.

"Landasan hukumnya jelas, ada UU 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan
pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak pekerja disabilitas," ujarnya.

Dia mengatakan masyarakat menyadari bahwa hingga saat ini turunan kebijakan dari UU 8
tahun 2016 itu belum terlaksana sepenuhnya apalagi kaitannya dengan kuota penyandang
disabilitas sebagai pekerja di sektor formal, masih minim jumlahnya.

Menurut dia, ada banyak alasan misalnya ketidakmampuan para penyandang disabilitas dalam
memenuhi standarisasi pekerja sektor formal.

"Tapi sekarang balik lagi, apa pemerintah sudah memenuhi fasilitas penunjang sehingga kualitas
pekerja disabilitas sesuai dengan standarisasi pekerja formal pada umumnya? Kan sekolah saja
masih terbatas dan belum secara menyuluruh dapat memfasilitasi kebutuhan para penyandang
disabilitas. Kenapa sekolah? Karena sekolah merupakan awal pembentukan skill bagi para
penyandang disabilitas untuk menguasai cipta dan karya agar bisa mandiri kedepannya,"
katanya.

Ingrid menilai pada RUU Cipta Kerja secara general hanya beberapa pasal yang mengakomodir
hak pekerja tanpa memasukkan hak pekerja disabilitas apalagi dijelaskan bahwa ada beberapa
pasal tentang perlindungan bagi UMKM dan juga bagi para pekerja informal.

Menurut dia, melihat situasi saat ini, ketika mayoritas penyandang disabilitas merupakan pekerja
sektor informal ataupun pelaku usaha UMKM, perlu diperhatikan juga nasib mereka.

"Jangan kemudian ketika para penyandang disabilitas meminta hak pendampingan usaha dan
bantuan modal tidak dapat mengakses hal tersebut, karena di undang-undangnya tidak
dicantumkan juga hak mereka sebagai penyandang disabilitas yang mendapatkan hak yang
sama dengan pelaku usaha lainnya," ujarnya.(Antara).

220