Page 226 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2020

Kekhawatiran pengesahan RUU PPRT (Rancangan Undang Undang Perlindungan Pekerja Rumah
Tangga) terkait jenjang pendidikan minimal SMA yang dianggap membatasi PRT nantinya,
sebenarnya justru menjadi pintu masuk untuk peningkatan kesejahteraan PRT yang didominasi
perempuan.

"Dengan meningkatnya standar jenjang pendidikan, hal ini sebenarnya justru akan mendorong
meningkatnya kesejahteraan dan juga skill dari pada PRT ini," jelas Giwo Rubianto Wiyogo,
Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) yang menjadi salah satu narasumber.
Penguatan pendidikan untuk kesejahteraan Lebih jauh Giwo menyampaikan, rendahnya
pendidikan PRT akan membuat posisi PRT menjadi rentan terhadap berbagai tindak eksploitasi
dan bahkan kekerasan. Menurutnya, selain advokasi di bidang hukum, pendidikan juga menjadi
kunci untuk menghilangkan bahaya eksploitasi dan juga tindak kekerasan. Tidak hanya itu,
menurutnya, pendidikan dapat menjadi pintu masuk untuk meningkatkan sejahteraan PRT.

"Jika pendidikan meningkat, skill meningkat otomatis ini akan menjadi nilai tambah bagi pekerja
yang akan berdampak sejalan pada peningkatan penghasilan dari PRT," ujarnya.

Namun, yang menjadi tantangan, tambahnya Giwo, kurikulum di Indonesia masih terlalu umum
dan belum mengarah pada peningkatan kualitas kompetensi seperti halnya negara lain. Selain
SMK, menurutnya, balai-balai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi yang sebenarnya
pernah dijalankan di Indonesia, dapat kembali ditingkatkan untuk memperkuat SDM Indonesia,"
ujarnya.

"Harapan kita, apa yang menjadi visi Presiden Jokowi di masa jabatan keduanya tidak
ditinggalkan. Jangan hanya berfokus pada pemulihan ekonomi akibat Covid saja, namun juga
perlu tetap membangun SDM Indonesia termasuk perempuan," tegasnya.
Dalam kesempatan sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang
Puspayoga menegaskan, selama ini diskriminasi dan stigmatisasi kerap diterima pekerja rumah
tangga.

Karena itu, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)
mendesak untuk disahkan agar pekerja rumah tangga (PRT) bisa diakui dan mendapat
perlindungan hukum.

"Sudah sepantasnya perlindungan PRT dijamin kita semua. Kementerian kami menjadikan
perlindungan PRT menjadi fokus kerja sehingga kami apresiasi Kowani dan aktivis perempuan
lainnya seperti Komnas Perempuan dan lainnya dalam perjuangan mewujudkan UU PPRT ini, "
kata Bintang.

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah yang juga hadir dalam diskusi tersebut menegaskan, PRT
punya peran dalam keluarga, bukan hanya di Indonesia, bahkan dalam skala global.

"PRT telah berkontribusi penting pada perekonomian nasional dan global. Dengan upaya
perlindungan PRT ini untuk menjamin hak kerja tanpa diskriminasi yang berkeadilan
,kemanusiaan dan bermartabat," ujar Ida Fauziyah.

Hal senada kembali ditegaskan Giwo,"Perlindungan dan upaya legitimasi pada PRT telah
mangkrak 16 tahun. Padahal mereka warga negara berhak mendapat perlindungan dan keadilan
sosial sesuai dasar negara kita Pancasila." Ia berharap RUU PPRT bisa disahkan pada DPR
periode saat ini karena PRT ikut memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa..

225