Page 225 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2020
P. 225
Judul Persoalan Pendidikan di Tengah Mendesaknya Pengesahan UU-PPRT
Nama Media kompas.com
Newstrend Perlindungan PRT
Halaman/URL https://edukasi.kompas.com/read/2020/07/15/080108271/persoalan-
pendidikan-di-tengah-mendesaknya-pengesahan-uu-pprt
Jurnalis Yohanes Enggar Harususilo
Tanggal 2020-07-15 08:01:08
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengajak kepada seluruh masyarakat untuk
berhenti melakukan aksi kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (PRT). "Setop kekerasan
terhadap pekerja rumah tangga. PRT berkontribusi penting terhadap perekonomian global. Oleh
karena itu, salah satu bentuk apresiasi kepada PRT adalah dengan memberikan pengakuan dan
perlindungan," kata Menaker dalam webinar tentang Pentingnya Undang-Undang Perlindungan
PRT untuk Perempuan Indonesia, Jakarta, Senin. Ia mengatakan perlindungan terhadap tenaga
kerja yang dimaksud adalah untuk menjamin kebutuhan dasar pekerja dan menjamin kesamaan
kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan
keluarganya sesuai harkat dan martabatnya.
PERSOALAN PENDIDIKAN DI TENGAH MENDESAKNYA PENGESAHAN UU-PPRT
Pekerja Rumah Tangga masih didominasi oleh perempuan dengan usia dan latar belakang
pendidikan yang masih rendah.
"Berdasarkan data survei ILO terbaru dari 5 juta jumlah pekerja rumah tangga sebanyak 84
persen pekerja rumah tangga merupakan perempuan dan hanya 14 persen dari jumlah tersebut
merupakan anak usai 18 tahun atau usia sekolah," papar Giwo Rubianto, Ketua Umum Kowani.
Data ini dipaparkan dalam webinar "Pentingnya UU Perlindungan PRT untuk Perempuan
Indonesia" di Jakarta, Senin ( 13/7/2020) yang digelar Kongres Perempuan Indonesia (Kowani),
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Kementerian
Ketenagakerjaan.
Kondisi perempuan, pendidikan rendah dan ruang kerja domestik membuat PRT rentan
diskriminasi, pelecehan, perendahan martabat dan eksploitasi dan juga kekerasan fisik maupun
psikis. Giwo juga memandang PRT dipandang belum ada perlindungan hukum sehingga tidak
ada kontrol dan pengawasan dari Pemerintah.
"Tambahan lagi masih ada stigma dari masyarakat yang melihat PRT sebagai pengangguran,
bukan pekerja, sehingga mereka tidak mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja. Untuk itu,
UU-PRT mendesak untuk segera disahkan," ujar Giwo.
224
