Page 29 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2020

Paling dekat dari Indonesia adalah Malaysia yang secara resmi telah memulangkan belasan ribu
pekerja migran. Sementara data dari Indonesia menunjukkan, lebih dari 30.000 WNI pulang
dari Malaysia selama pandemi. Sebelumnya, mayoritas dari mereka menjadi pekerja informal
dengan upah harian.

"Pemutusan hubungan kerja dimulai sejak Covid-19 memengaruhi pertumbuhan ekonomi
banyak negara. Perwakilan-perwakilan RI memastikan, jika memang ada pemutusan kerja,
semua hak pekerja migran Indonesia terpenuhi, termasuk membiayai repatriasi ke Indonesia,"
kata Direktur Perlindungan WNI pada Kementerian Luar Negeri Judha Nug-raha.

Singapura kemungkinan juga akan memperketat ruang kerja bagi para buruh migran. Dengan
penurunan suara Partai Aksi Rakyat (PAP) pada pemilu tahun 2020, pengetatan izin bagi pekerja
migran di Singapura berpeluang kembali terjadi. Hal itu pernah teijadi pada 2011 kala PAP
mencatat perolehan terburuk sepanjang sejarah.

"Pembuat kebijakan akan mengetatkan izin pekerja asing," ujar Song Seng Wun, ekonom

pada C IMB Private Banking.

Peluang penataan

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan,
sudah 162.000 pekerja migran Indonesia (PMI) pulang selama pandemi. Hingga Agustus 2020,
setidaknya 50.000 lagi akan pulang. Sebelumnya, mereka bekerja di Eropa, Asia, dan Amerika.
"Untuk tenaga terampil relatif belum banyak (diberhentikan)," ujarnya.

WNI yang bekerja di perkebunan, konstruksi, manufaktur, dan menjadi asisten rumah tangga
di Malaysia dan Singapura pun belum banyak diberhentikan sebab mereka masih dibutuhkan.
"Kebetulan pemerintah (Indonesia) secara bertahap mengurangi penempatan pekerja migran
Indonesia di sektor-sektor tersebut," kata Benny.
Benny membenarkan, moratorium pengiriman ditambah gelombang pemulangan PMI menjadi
kesempatan langka bagi lembaganya untuk merombak tata kelola penempatan PMI. "Kami akan
menjadikan PMI menerima pelayanan WIP, memodernisasi sistem data dan informasi, dan
paling pokok memberantas sindikat pengiriman ilegal," ujarnya.
Sindikat pengiriman PMI ilegal menjadi perhatian karena sudah ber-tahun-tahun menjadi
sumber masalah. Banyak PMI mengalami aneka persoalan di luar negeri, antara lain, karena
diberangkatkan oleh sindikat pengiriman ilegal. Mereka terlilit utang yang dinyatakan untuk
membiayai pengiriman, kontrak tidak jelas, hingga perlakuan tidak manusiawi di tempat kerja.

"Banyak oknum mengatasnamakan lembaga non-perbankan dan koperasi untuk memberi
pinjaman biaya ke berangkatan. Bunganya sampai 25 persen, kejam sekali," ujar Benny.

Mereka memanfaatkan ketidaktahuan dan kurangnya akses calon PMI pada perbankan untuk
mengajukan kredit usaha rakyat (KUR) khusus PMI. Pemerintah mendorong perbankan
menyediakan kredit untuk membiayai keberangkatan PMI sebagai solusi pembiayaan.
Sayangnya, tetap saja sindikat pemberangkatan PMI menemukan celah dari kebijakan itu. Dari
perbankan, bunga resmi hanya 6 persen. Sementara sindikat mengenakan bunga hingga 25
persen.

Karena itu, mulai Agustus 2020, calon PMI hanya perlu mengeluarkan ongkos dari rumah ke
bandara keberangkatan dan biaya pembuatan paspor. Sementara biaya pelatihan dan
keberangkatan dari bandara ke lokasi penempatan pekerja migran untuk sektor tertentu akan
ditanggung bersama Pemerintah Indonesia dan pemberi kerja di negara asing.

28