Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2020

baru. Langkah tersebut dilakukan dengan menyusun roadmap penempatan PMI pada masa new
normal atau kenormalan baru.

KEMNAKER KAJI PERSIAPAN PENEMPATAN PMI PADA MASANEW NORMAL

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah melakukan langkah-langkah dalam
mempersiapkan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada masa adaptasi kebiasaan
baru. Langkah tersebut dilakukan dengan menyusun roadmap penempatan PMI pada masa new
normal atau kenormalan baru.

"Saat ini kami tengah melakukan evaluasi Kepmenaker Nomor 151 Tahun 2020 tentang
Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia," kata Plt. Dirjen Binapenta dan
PKK Kemnaker, Aris Wahyudi, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/7).

Aris menjelaskan, dalam mengevaluasi Kepmenaker, Kemnaker melakukan koordinasi dengan
semua stakeholder. Upaya itu dilakukan guna menerima saran dan masukan dari berbagai pihak,
termasuk asosiasi pelaksana penempatan PMI. Selain itu, Kemnaker berkoordinasi dengan
Perwakilan RI melalui Kementerian Luar Negeri dan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia
(KDEI).
Itu dilakukan, lanjut Aris, guna mendapatkan informasi kebijakan pemerintah negara
penempatan terkait penerimaan tenaga kerja asing secara umum, dan PMI pada khususnya.
Serta protokol kesehatan yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah ketibaan di negara
penempatan.

Kemnaker juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui dinas yang membidangi
ketenagakerjaan guna mendapatkan informasi kesiapan melakukan pelayanan, sebagai dasar
penetapan kebijakan selanjutnya.
"Tak hanya itu, kami juga bersurat kepada Gugus Tugas Nasional untuk meminta pertimbangan
kebijakan penempatan PMI pada masa adaptasi kebiasaan baru," ucapnya.

Bahkan, kata Aris, pihaknya juga melakukan rapat koordinasi dengan Gugus Tugas Nasional dan
kementerian/lembaga terkait melalui video conference. Hasil rapat koordinasi tersebut
menyepakati bahwa dalam melakukan proses penempatan pada masa adaptasi kebiasaan baru
tetap harus memperhatikan kondisi dan kesiapan, baik di dalam negeri maupun negara
penempatan. "Hal ini dilakukan semata-mata demi keselamatan jiwa PMI," jelasnya.

Aris menyatakan, dalam mengevaluasi Kepmenaker, pihaknya menyusun bahan kebijakan
melalui Pembentukan Tim Kerja Kemnaker dan BP2MI dalam rangka persiapan penempatan
PMI pada masa adaptasi kebiasaan baru. Kemudian menyusun draf awal pedoman penempatan
PMI pada masa adaptasi kebiasaan baru bersama BP2MI.

"Kami juga membahas draf pedoman penempatan PMI pada masa adaptasi kebiasaan baru
bersama kementerian atau lembaga," ucapnya.

Evaluasi juga dilakukan dengan mengeluarkan Permenaker tentang penyesuaian jangka waktu
manfaat pelindungan jaminan sosial sebelum bekerja bagi calon pekerja migran Indonesia
selama bencana penyebaran Covid-19, yang saat ini masih dalam proses pengundangan oleh
Kementerian Hukum dan HAM. Menurutnya, dalam Permenaker tersebut, CPMI akan
mendapatkan relaksasi berupa tambahan jangka waktu paling lama tiga bulan "Sejak
pencabutan kebijakan penghentian sementara penempatan PMI tanpa harus membayar biaya
perpanjangan dan tidak perlu mendaftar kembali. Kemnaker juga menyusun draf Kepmenaker
tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada masa adaptasi kebiasaan
57