Page 61 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2020
P. 61
Ia berharap agar langkah tersebut menjadi komitmen yang disertai dengan implementasi yang
jelas dan terukur.
"Tentu saja kami apresiasi rencana ini karena praktek ini memang sudah lama sekali tetapi
seolah-olah tak pernah tuntas karena ada isu perdagangan orang di sana yang harus menjadi
perhatian," kata Christina di Jakarta, Rabu (15/7).
DPR sendiri khususnya Panja Perlindungan WNI dan Kinerja Perwakilan di Luar Negeri terkait
Pandemi Covid-19 Komisi I sudah menggelar rapat dengan BP2MI dan meminta agar rencana
ini dilakukan dengan komitmen yang kuat.
Pengiriman PMI secara illegal (non prosedural) lanjut Christina, telah menjadi permasalahan
sejak lama dan sangat serius karena berkaitan dengan sindikasi perdagangan orang (human
trafficking). BP2MI sendiri berencana membentuk Satgas Sindikasi Pelindungan PMI Non
Prosedural Agustus mendatang.
"Ini kami apresiasi namun ingin memastikan ini benar-benar diseriusi. Harus jelas siapa saja
yang akan terlibat dan bagaimana strategi BP2MI memerangi sindikat ini," tegas Christina.
Christina yang merupakan anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta II (Jakarta Pusat,
Jakarta Selatan dan Luar Negeri) tersebut sudah lama memiliki perhatian pada para pekerja
migran agar benar-benar mendapat perlindungan maksimal dari Negara.
Ia juga mengapresiasi rencana BP2MI untuk membebaskan PMI dari biaya penempatan di luar
negeri, namun kembali ingin memastikan agar rencana ini bisa berjalan dan berkelanjutan.
"MIsalnya harus jelas darimana anggaran pembiayaannya, bagaimana memastikan penyalur
(agen) di luar negeri tidak membebankan biaya penempatan kepada PMI? Pemotongan gaji oleh
agen (overcharging) kerap terjadi dan menjadi permasalahan tersendiri seperti banyak terjadi
di Hong Kong," ungkap Waksekjen DPP Partai Golkar tersebut.
Bukan hanya itu, Christina juga terus mendorong agar Rancangan Peraturan Pemerintah
tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga dan Awak Kapal Perikanan Migran
(RPP ABK) segera diselesaikan.
Menurutnya, sejak Mei 2020, BP2MI telah melakukan rapat intensif dengan Menko Maritim dan
Investasi, Menteri Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan
Perikanan guna membahas peraturan ini yang merupakan amanat Pasal 64 UU No. 18 Tahun
2017 tentang Pelindungan PMI.
"Saya berharap peraturan ini bisa segera selesai dan diberlakukan guna memberikan kerangka
perlindungan bagi ABK Indonesia. Praktek-praktek eksploitasi serta diskriminasi terhadap ABK
kita di luar negeri harus segera diakhiri," pungkas Christina. (OL-7).
60
