Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2020

FSP Kahutindo. Dua SP/SB yang mundur dari pembahasan RUU Ciptaker adalah KSPSI pimpinan
Andi Gani Nena Wea dan KSPI.

Wakil Sekretaruis Jenderal DPP KSPSI Pimpinan Yoris Raweyai, Arnod Sihite menjelaskan,
dibentuknya tim teknis pembahas klaster ketenagakerjaan merupakan dorongan, tuntutan dan
aspirasi Serikat Pekerja. Ia juga menuntut kepada pemerintah soal pelibatan/partisipasi Serikat
Pekerja dalam tim pembahas. Karenanya, menjadi sangat aneh setelah dibentuk tim pembahas
malah ada Serikat Pekerja mungundurkan diri dari tim teknis.
"Maka tentu saja dengan segala resiko kami menjaga konsistensi sikap atas apa yang sudah
kami tuntut yaitu pembentukan tim. Kekuatiran hanya sebagai legitimasi atau dimanfaatkan
sekedar formalitas sudah kami hitung sebelumnya. Intinya kami bertahan dalam tim teknis,"
kata Arnod di Jakarta, Rabu (15/7).
Arnod menjelaskan, keberadaan Serikat Pekerja dalam tim pembahas klaster ketenagakerjaan
merupakan juga bagian dari perjuangan para pekerja. Dengan berada di tim pembahas, maka
banyak hal yang bisa dilakukan dalam perjuangan. Tak hanya aksi unjuk rasa tapi bisa lewat
publikasi, lobi politik, negosiasi, dan dialog sosial.

"Masuk di tim teknis adalah bagian dari negosiasi dan dialog sosial, tanpa mengabaikan upaya-
upaya perjuangan lainya. Forum tersebut kami gunakan semaksimal mungkin untuk
menyuarakan aspirasi-aspirasi yang berkembang dari anggota kami," kata Arnod yang juga
Ketua Umum PP FSP PPMI SPSI tersebut. Anggota LKS Tripartit Nasional ini menegaskan,
perbedaan sikap di antara Serikat Pekerja tidak perlu menjadi perdebatan yang tidak konstruktif
di masyarakat.

"Maka tentu saja dengan ini kami akan terus berjalan. Bahwa ada kawan-kawan yang berbeda
sikap tidak perlu kita perdebatkan apalagi harus dihadap-hadapkan. Semua adalah dalam
rangka perjuangan bagi para pekerja," lanjutnya. Dari enam Serikat Pekerja atas nama
Presidium bersama Federasi Kahutindo dan Federasi Perkebunan Serikat Pekerja Indonesia itu,
Arnod mengklaim memiliki jumlah anggota 2,7 juta pekerja.

"Ini aliansi terbesar dan akan sangat menentukan dan berperan penting terhadap kebijakan-
kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah," katanya. (OL-7).

62