Page 67 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2020
P. 67
"Saat ini kami tengah melakukan evaluasi Kepmenaker Nomor 151 Tahun 2020 tentang
Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia," ujarnya dalam keterangan
resmi, Rabu (15/7/2020).
Aris menjelaskan, dalam mengevaluasi kebijakan tersebut, Kemnaker melakukan koordinasi
dengan semua stakeholder. Upaya itu dilakukan guna menerima saran dan masukan dari
berbagai pihak, termasuk asosiasi pelaksana penempatan PMI. Selain itu, Kemnaker
berkoordinasi dengan Perwakilan RI melalui Kementerian Luar Negeri dan Kantor Dagang dan
Ekonomi Indonesia (KDEI) guna mendapatkan informasi kebijakan pemerintah negara
penempatan terkait penerimaan tenaga kerja asing secara umum. Selain itu juga informasi
terkait dengan PMI, protokol kesehatan yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah
ketibaan di negara penempatan.
Kemnaker juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui dinas yang membidangi
ketenagakerjaan guna mendapatkan informasi kesiapan melakukan pelayanan, sebagai dasar
penetapan kebijakan selanjutnya.
"Tak hanya itu, kami juga bersurat kepada Gugus Tugas Nasional untuk meminta pertimbangan
kebijakan penempatan PMI pada masa adaptasi kebiasaan baru," jelasnya.
Aris menambahkan hasil rapat dari Kemnaker dan Gugus Tugas Nasional serta
kementerian/lembaga terkait menyepakati bahwa dalam melakukan proses penempatan pada
masa adaptasi kebiasaan baru tetap harus memperhatikan kondisi dan kesiapan, baik di dalam
negeri maupun negara penempatan.
"Hal ini dilakukan semata-mata demi keselamatan jiwa PMI," katanya.
Aris menyebutkan dalam mengevaluasi Kepmenaker, pihaknya menyusun bahan kebijakan
melalui Pembentukan Tim Kerja Kemnaker dan BP2MI dalam rangka persiapan penempatan PMI
pada masa adaptasi kebiasaan baru. Kemudian menyusun draf awal pedoman penempatan PMI
pada masa adaptasi kebiasaan baru bersama BP2MI.
"Kami juga membahas draf pedoman penempatan PMI pada masa adaptasi kebiasaan baru
bersama kementerian/lembaga," ucapnya..
66
